1.120 Kasus Pelanggaran Izin Impor di Medan Selama 4 Tahun

KBRN, Medan: Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag RI, Veri Anggrijono mengajak para pelaku kepentingan untuk terus meningkatkan pengawasan barang impor di luar kawasan pabean (post border).

Menurut Veri, sinergi Kementerian perdagangan dan pemangku kepentingan di daerah bertujuan untuk memastikan kegiatan perdagangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen PKTN mendapatkan penugasan untuk mengawal pelaksanaan pengawasan barang impor di luar kawasan pabean.

“Untuk menunjang kegiatan pengawasan tersebut, Ditjen PKTN berupaya melakukan pengembangan organisasi melalui pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga (BPTN),” ," ungkap Veri dalam acara Rapat Evaluasi Pengawasan Tata Niaga Impor dan Koordinasi Pengawasan Bidang Perdagangan di Four Points Hotel, Senin (6/12/2021).

Sejak diaktifkannya PTKN di Medan yang mencakup beberapa wilayah di Sumatera sejak tahun 2018, tercatat ada sebanyak 1.120 pelanggaran terhadap barang impor. Sejak Februari 2018, Ditjen PKTN telah memeriksa 1.506 pelaku usaha yang dituangkan dalam 8.374 berita acara. “Dari total berita acara tersebut, terdapat 1.120 di antaranya menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditindaklanjuti melalui pemberian sanksi," ujar Veri.

Sementara itu, dalam sejumlah pelanggaran izin barang impor ini, Veri mengatakan jika jenis barang yang melakukan pelanggaran hampir beragam. "Produknya macam-macam seperti produk makanan ada tapi terkait produk makanan dan minuman yang kita temukan, itu kita limpahkan ke BPOM setempat," tuturnya.

Diakui Veri, selama diaktifkan kebijakan post Border ini masih ada oknum pelaku usaha yang berusaha untuk mencari celah agar dapat lolos dari pengawasan.

"Dengan adanya kebijakan Post Border ini, biasanya kadang-kadang pelaku usaha ini mencari celah yang selama ini jika ada dokumen tertahan di Pabean, dengan kegiatan Post Border ini dengan SDM yang terbatas, kita juga melakukan pengawasan di Lapangan," tuturnya.

Sementara itu, Veri mengatakan jika sejauh ini belum ada pelaku usaha nakal yang ditangkap secara pidana namun akan dikenakan sanksi administrasi. "Selama ini untuk pelanggaran-pelanggaran masih melakukan pelanggaran secara administrasi, kita mintakan mereka membayar biaya ekspor dan pembekuan izin bahkan kalau sudah berulangkali akan kita lakukan pencabutan izinnya," jelasnya.

Veri berharap, kerja sama Ditjen PKTN dengan Polri dan Ditjen Bea dan Cukai yang sudah terjalin di tingkat pusat dapat lebih diperkuat. Di antaranya melalui koordinasi di daerah melalui kolaborasi, khususnya BPTN Medan, Dirkrimsus Polda Medan, dan Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatra Utara.

Diharapkan sinergisitas Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan manfaat kepada konsumen dan pelaku usaha. Diharapkan juga di wilayah Sumatra Utara perdagangan yang secara ilegal dapat tereliminasi dan konsumennya semakin cerdas," pungkasnya.

Sementara itu, Kadisperindag Sumut, Aspan Sofyan juga mengatakan jika Pemerintah Sumatra Utara terus menjaga keberlangsungan pelaku usaha kecil dan menengah melalui pengawasan lintas sektoral untuk mengurangi peredaran produk illegal.

"Diharapkan ke depan pengawasan ke depan lebih intensif dilaksanakan sehingga produsen produsen Indonesia, khususnya di Sumatra Utara dapat meningkatkan perekonomian nasional," pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Ditjen PKTN bersama Dinas Perdagangan di wilayah Sumatra menandatangani kesepakatan bersama pengawasan, penegakan hukum, dan pengamanan di bidang perdagangan. Perjanjian ditandatangani Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopan Pohan dan perwakilan dinas perindustrian dan perdagangan di wilayah Sumatra. Perjanjian ini meliputi kerja sama dalam bidang pertukaran data dan informasi, pengawasan, penegakan hukum, pengamanan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar