Pedagang Migor Curah di Medan Belum Terima Sosialisasi PeduliLindungi

KBRN, Medan: Pemerintah Indonesia melalui Koordinator Penanganan minyak goreng wilayah Jawa –Bali telah memulai sosialisasi transisi pembelian minyak goreng curah rakyat melalui aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan sejak Senin (27/6/2022) lalu. Sosialisasi sendiri akan berlangsung selama dua pekan ke depan. Namun, sejumlah pedagang di Kota Medan belum mendengar kabar terkait penerapan tersebut.

Seperti pengakuan Amin, seorang pedagang ecer minyak goreng di kota Medan yang disambangi di area pasar tradisional Medan Petisah, Rabu (29/6/2022) mengaku masih belum mendengar langsung dari pemerintah terkait bakal diberlakukannnya pembelian minyak goreng harus menunjukkan aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan. Sebagai pedagang minyak goreng, Amin secara pribadi tidak keberatan dengan penerapan aplikasi peduliLindungi diberlakukan kepada penjual. Namun, hal ini tentu belum tentu diterima oleh pelanggannya yang sebagian tidak paham tentang aplikasi peduliLindungi.

“Belum ada sosialisasi di sini. Baru dengar pun ini. Kalau diterapkan (PeduliLindungi), selama itu tidak ada dibatasi gak ada masalah kan. Selama dia kalau dibatasi sekian kilogram itu kan jadi masalah bagi pedagang, karena pendapatan kami bisa menurun. Sudah jelas pemasukan kami menurun. Malah ribet lagi,” kata Amin.

Meski pemerintah tidak lagi memberlakukan subsidi minyak goreng bagi masyarakat, namun untuk daya beli konsumen diakui Amin tetap seperti normal. Pihaknya tetap akan mengikuti anjuran pemerintah terkait penerapan aplikasi PeduliLindungi atau Nomor Induk Kependudukan selama tidak ada batasan pembelian minyak goreng di kalangan konsumen. “Daya beli masyarakat biasa normal saja sih. Makanya kalau diterapkan ini, macam kami nih jual kepada pengecer bisa ambil 100 kilogram. Makanya, kalau ada pemberlakukan batasan ya kami keberatan,” ucapnya.

Dikatakan Amin, saat ini untuk minyak goreng curah mereka jual dengan harga Rp 12.000 rupiah per kilogram. Harga ini tentu jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 14.000 per liter dan Rp 15.500 per kilogram.

“Ini kami jual di sini Rp 12 ribu per kilogram. Waktu masih ada subsidi masih di harga Rp 15 ribuan. Sebalik dicabut subsidi menurun harganya. Kami pun heran pedagang ini. Kami wanti – wanti dicabut subsidi takutnya melambung (harga) kan, ini malah turun dan banjir dia. Katanya CPO menurun di bawah Rp 9.000,” ujarnya.  

Penerapan aplikasi PeduliLindungi bagi para konsumen minyak goreng bertujuan untuk mengontrol dan memastikan bahwa distribusi minyak goreng dari produsen hingga konsumen benar -  benar diawasi dan tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan. Mesti begitu, Pengamat ekonomi asal Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benyamin menilai bahwa hal ini tentu akan sulit diterima oleh masyarakat yang menilai penerapan aplikasi PeduliLindungi terlalu dipaksakan.

“Kebijakan pembelian minyak goring dengan aplikasi PeduliLindungi atau KTP dari hasil pantauan kita memang banyak masyarakat yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Dari pantauan kita banyak pedagang yang belum menerapkan kebijakan itu. Kalau pun ada, pasti nanti bakal banyak yang ditinggal oleh pelanggan mereka. Karena masyarakat kita ingin yang praktis,” jelasnya.

Menurut Gunawan, penerapan aplikasi PeduliLindungi lebih efektif jika diberlakukan bagi para pedagang hingga tingkat pengecer untuk memastikan distribusi minyak goreng tepat sasaran dan tidak menyulitkan konsumen untuk mendapatkan minyak goreng.

“Pada dasarnya kalau pemerintah memberlakukan maksimal masyarakat membeli minyak goreng 10 kilogram, ini bisa di tolerir dan bisa tidak melakukan scan barcode dengan aplikasi PeduliLindungi. Jadi, kalau seandainya pemberlakukan pemakaian PeduliLindungi hanya sampai ke pedagang pengecer saja, saya rasa ini lebih efektif,” ujar Gunawan.

Sebelumnya, pemerintah mulai mensosialisasikan transisi pembelian minyak goreng curah rakyat menggunakan aplikasi PeduliLindungi, mulai Senin (27/6/2022) lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator Penanganan Minyak Goreng wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sosialisasi tersebut akan berlangsung selama 2 pekan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki aplikasi tersebut, bisa menunjukkan Nomor Induk Kependudukan saat membeli minyak goreng curah.

Pembelian minyak goreng curah juga dibatasi maksimal 10 kilogram. Penetapan harga minyak goreng curah juga sudah harus sesuai Harga Eceran Tertinggi adalah Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Minyak goreng curah dengan harga tersebut diperoleh di penjual atau pengecer yang terdaftar resmi di program Simirah 2.0 dan Pelaku Usaha Jasa Logistik dan Eceran Warung Pangan dan Gurih.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar