Dampingi Presiden Tinjau Infrastruktur di Nias Barat, Gubernur Edy Harapkan Tekan Angka Kemiskinan

KBRN, Nias Barat : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mendampingi Presiden Jokowi meninjau pembangunan infrastruktur di Nias Utara dan pembangunan Jalan Lingkar serta Jembatan Idano Sibolou di Nias Barat, Rabu (6/7/2022). Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan, khususnya di Nias Barat.

Edy Rahmayadi mengapresiasi pemerintah pusat yang menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias. Menurutnya, dengan infrastruktur tersebut roda perekonomian akan meningkat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan sejahtera. 

Edy juga menyoroti angka kemiskinan Kepulauan Nias yang perlu ditekan. Angka kemiskinan di Nias Barat berada pada angka 26%. Sementara rata-rata angka kemiskinan Sumut berada pada 9%. 

Di Nias Barat, Edy akan melakukan peningkatan infrastruktur sepanjang 7,4 km, pembukaan jalan 11,3 km, dan akan membangun jembatan sepanjang 110 meter. 

“Inilah kita bangun jalan, jembatan, kita mau rakyat enak jalan, enak distribusi barang, sehingga sejahtera masyarakat dan kemiskinan berkurang,” kata Edy usai peninjauan. 

Sementara Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Brawijaya yang turut serta dalam peninjauan tersebut menyampaikan, akan menangani jalan sepanjang 24 km. Jalan tersebut merupakan bagian dari Jalan Lingkar Nias yang menghubungkan kota dan kabupaten di Pulau Nias. Selain itu juga telah terbangun jembatan sepanjang 50 meter di Nias Barat. 

"Kita juga akan melakukan penanganan dari Kota Gunungsitoli menuju ke Nias Barat, Lahomi menuju ke Sirombu," kata Brawijaya.

Pembangunan infrastruktur konektivitas di Pulau Nias, selain bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, juga untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Untuk diketahui, sejumlah kabupaten di Pulau Nias ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan juga tergolong daerah dengan kemiskinan ekstrem. 

Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung hal tersebut.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar