Pro Kontra Usulan Gubsu Edy Rahmayadi Hapus Sistem Zonasi

Dialog Lintas Medan Pagi Selasa (28/06/2022).jpeg

KBRN, Medan: Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi, menilai penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur zonasi untuk masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat harus dikaji lebih tepat. Jalur zonasi tentu akan berdampak bagi siswa dengan ekonomi menengah ke bawah, untuk bisa masuk ke sekolah swasta.

Oleh karena itu, Edy akan mengusulkan ke depan untuk penerapan PPDB bisa melalui jalur prestasi sepenuhnya. Hal itu disebabkan saat ini kuota untuk jalur prestasi hanya 20 persen dibanding jalur zonasi yang mendapat kuota 50 persen.

Tanggapan dari Gubsu Edy Rahmayadi yang mengusulkan rencana peniadaan PPDB melalui jalur zonasi mendapat penilaian dari sejumlah kalangan. Pengamat Pendidikan Sumatera Utara, Dr. Dionisius Sihombing, M.Si., saat menjadi narasumber dalam Dialog Lintas Medan Pagi, Selasa (28/06/2022), mengatakan akan sulit mewujudkan kualitas yang baik bila mengharapkan dari zonasi karena banyaknya faktor yang menghalangi. Pertama adalah sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai.  Kedua perkembangan kualitas guru di berbagai tempat.

Menurutnya, jika dilakukan pemerataan, kemungkinan unit-unit sekolah bisa dihidupkan lebih baik.

“Bagus juga ini kalau bisa dihapus, karena kualitas pendidikan tidak ditentukan dari sistem zonasi tetapi kesungguhan semua pihak dalam memajukan lembaga pendidikan,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pendidikan dan IT Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah (YPSA), Bagoes Maulana, M. Kom.,  mengatakan sebenarnya sistem zonasi ada baiknya, namun kembali lagi kepada pemerataan pendidikan tersebut. Ia berpandangan, bila berbicara mengenai pemerataan pendidikan berarti berbicara mengenai standarisasi.

“Jadi kalau memang mau dihapus harus juga dipikirkan selanjutnya bagaimana yang harus dilakukan. Menurut saya, lakukanlah standarisasi sesuai dengan standar nasional pendidikan,” ungkapnya.

Bagoes menambahkan, pemerataan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekedar zonasi. Dirinya berharap, pemerintah tidak hanya memberikan perhatian kepada sekolah negeri namun juga kepada sekolah swasta karena juga ikut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar