Paska OTT Bupati Langkat, Pelayanan Publik Tetap Jalan

KBRN, Langkat: Paska Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin – angin pada Selasa 18 Januari lalu, kondisi pelayanan publik di sejumlah kantor pemerintahan masih berjalan Normal.

Dari pantauan RRI pada Jumat 21 Januari 2022, sejumlah pegawai di Pemerintah Kabupaten Langkat masih tampak melayani pelayanan masyarakat. Meski suasana di kantor Pemkab Langkat tampak sepi.

Saat dikonfirmasi RRI, Wakil Bupati Langkat, Syah Afandin mengatakan paska OTT terhadap bupati, tidak berdampak bagi aktivitas di kantor pemerintahan maupun OPD. Pria yang akrab disapa Ondim ini memastikan pemerintah sebagai pelayan masyarakat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi masing – masing.

"Selanjutnya kita atas nama pemerintah Kabupaten Langkat sebagai pelayan masyarakat akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sesuai dengan tupoksi masing-masing untuk tetap menjalankan seluruh program," kata Ondim.

Lebih lanjut Ondim mengaku prihatin dengan kejadian tersebut. Namun, pihaknya yakin KPK akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara benar dan bisa mengungkap kejadian sesungguhnya. Ondim juga mendukung dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada pihak KPK. "Sebagai pribadi dan atas nama Pemkab Langkat merasa sangat prihatin dengan peristiwa ini. Karena peristiwa ini bukan yang kita inginkan," ujar Wakil Bupati Langkat.

Ondim juga berharap kepada Allah SWT agar semua proses ini dapat berjalan dengan lancar. Atas nama pemerintah Kabupaten Langkat, mendukung dan menyerahkan proses hukumnya kepada pihak yang berwajib yang dalam hal ini pihak KPK.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat, kami mendukung dan menyerahkan proses hukumnya kepada pihak KPK," ujar Ondim.

Paska KPK telah menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin – angin sebagai tersangka, Ondim juga telah ditunjuk Gubernur Sumut menjadi pelaksana harian (Plh) untuk menggantikan tugas Bupati. Namun, pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Gubsu Edy Rahmayadi terkait tanggung jawab pemerintahan Langkat.

"Tentunya dalam hal ini, sudah tertuang di dalam garis-garis besar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang sudah disetujui dan disepakati bersama dengan legislatif untuk nantinya bisa melaksanakan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat. Kita juga akan berkordinasi dengan Provinsi Sumut maupun pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar," ujar Ondim.

Seperti diketahui, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin - angin bersama lima orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji  oleh penyelenggara negara, atas pengadaan barang dan jasa pada pengerjaan proyek Infrastruktur TA 2020-2022 dengan total 4,3 miliar. Selain Bupati Langkat, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya yakni Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih yang juga saudara kandung Terbit Rencana. Serta 4 orang lainnya dari pihak swasta atau kontraktor, masing-masing MSA, SC, IS, dan MR. (Joko Saputra)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar