Bawaslu Sumut Akan Akifkan Sentra Gakkumdu, untuk Pelaksanaan PSU Pilkada 2020

KBRN, Medan : Badan Pengawas Pemilihan umum - Bawaslu Sumatera Utara, berencana akan   mengaktifkan kembali Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat kabupaten/kota dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 Kabupaten di Sumut.

Hal itu disampaikan  Ketua Bawaslu  Sumut – Syafrida R Rasahan – menaggapi   wartawan saat  ditanya  tentang Pengawasan  yang akan dilakukan pada Pelaksanaan  Pemungutan Suara Ulang PSU ,  pada acara  sosialisasi  hasil Evaluasi Pengawasan  Partisipatif  pilkada tahun 2020 di Hotel Emerald Garden Medan,  Kamis 25/3/2021.

Menurut Syafrida , Dalam pelaksanaan PSU, praktik politik uang serta kegiatan kampanye terselubung sangat potensial terjadi, Sehingga Bawaslu menganggap perlu mempersiapkan diri melakukan pencegahan, serta penindakan terhadap pelanggaran.” Untuk itu kita akan aktifkan lagi  Sentra Gakkumdu ini “  katanya

Syafrida mengatakan, dengan adanya  perintah pelaksanaan PSU oleh MK,  maka saat ini sedang terjadi status quo Pilkada di  Labuhanbatu Selatan (Labusel), Labuhanbatu dan Mandailing Natal (Madina) karena saat ini tidak ada tahapan sosialisasi atau kampanye.

 “Saya sudah melihat ada status quo ini , karena tidak ada tahapan apapun. Sentra Gakkumdu juga sudah berakhir, tentu Ini jadi PR kami, dan kami sedang menunggu petunjuk Bawaslu RI terutama pengaktifan kembali sentra Gakkumdu.  Jadi kalau ada kasus politik uang bisa langsung ditindaklanjuti. (Misal ada) kampanye terselubung bisa kita tangani karena ini nanti bisa jadi masalah baru,” Jelas Syafrida

Syafrida menyebutkan, dalam waktu dekat mereka akan berkoordinasi dengan Bawaslu RI untuk  Pelaksanaan Pengawasan PSU  ini. Termasuk juga apakah akan merekrut penyelenggara adhoc yang baru atau tetap melibatkan penyelenggara adhoc yang lama. “Kami sedang identifikasi jajaran penyelenggara adhoc apakah ada yang diberikan sanksi kode etik oleh Bawaslu kabupaten/kota, itu jadi pertimbangan apakah mereka   masih bisa bertugas kembali  atau tidak. Ini masih kita siapkan,” tandasnya.

Seperti diketahui, dalam Putusan sengketa Pilkada   2020 ,  MK  telah memerintahkan KPU untuk melaksanakan PSU dengan penyelenggara adhoc yang baru  di 28  TPS di Sumatera Utara ,  16 TPS diantaranya di Kabupaten  Labuhanbatu Selatan (Labusel), 9 TPS di Labuhanbatu dan  3 TPS di Mandailing Natal (Madina).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00