Sultan: Menteri Berloyalitas Ganda Harus Mundur

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bahtiar Najamudin (Foto: Istimewa)

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bahtiar Najamudin menduga ada sebagian menteri memiliki loyalitas ganda. Menteri-menteri berloyalitas ganda, termsuk yang tak mampu bekerja tersebut pun dimintanya untuk segera mengundurkan diri, tak perlu menunggu untuk direshuffle.

Loyalitas ganda yang dia maksud adalah, selain ke presiden, ada juga menteri yang loyal untuk kepentingan Parpol dan kelompok-kelompok tertentu. 

"Harusnya ini tidak boleh terjadi, ketika yang bersangkutan sepatutnya diangkat menjadi menteri, statusnya bukan pegawai parpol tapi pembantu presiden dan hanya boleh loyal ke negara," tegasnya dalam keterangan yang diterima RRI.co.di, Selasa (30/6/2020).

Pimpinan para Senator ini mengaku menganggap wajar jika baru-baru ini Presiden Jokowi marah karena tak puas dengan kinerja para pembantunya di Kabinet Kerja Indonesia Maju.

"Sebenarnya saya merasa kasihan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan bekerja sendirian menghadapi krisis di masa pandemi Covid-19," Senator asal Provinsi Bengkulu ini.

Menurutnya, kemarahan Presiden Jokowi disampaikan bukan tanpa alasan, di saat ekonomi luluh lantak akibat Pandemi Covid-19, berbagai kebijakan pemulihan serta penaggulangan telah dibuat. Namun fakta di lapangan, apa yang dikerjakan para pembantu Presiden justru tak sesuai dengan kebijakannya. 

"Tapi pelaksanaan di lapangan tidak sama seperti yang diinginkan Presiden untuk mempercepat pekerjaan yang bersinggungan dengan kesejahteraan Rakyat. Sebagai Pimpinan DPD kami sangat mendukung dan mensuport jika Presiden ingin merombak para Menteri yang dianggap gagal," urainya. 

"Terus terang, baru kali ini saya melihat Presiden marah. Saya pikir ini bukan settingan," timpalnya.

Selain lamban, lanjut Sultan, beberapa Kementerian ia nilai memang tidak serius bekerja. Budaya ABS alias asal bapak senang masih membudaya di lintas sektor Kementerian. 

"Untungnya pak Jokowi tidak asal saja menerima laporan. Buktinya dalam rapat tersebut beliau juga menginstruksikan supaya belanja-belanja di kementerian terus digenjot. Karena menurut pak Presiden semua yang dilaporkan menterinya masih biasa-biasa saja dan diminta segera dibelajankan secepatnya," urainya.

Apa yang dikatakan Presiden Jokowi, menurut Mantan Gubernur Bengkulu ini, harus cepat direspon dan dikerjakan para Menteri yang saat ini sedang menjabat.

"Jadi, semakin cepat uang beredar di tengah masyarakat, akan membantu pemulihan ekonomi nasional karena sisi konsumsi juga meningkat," tukasnya.

Apalagi lanjutnya, untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 pemerintah telah menganggarkan sebesar R 686,2 triliun, dengan rincian bidang Kesehatan Rp 87,55 T, Perlindungan Sosial Rp 203,90 T, UMKM Rp 123,46 T, Insentif Usaha Rp 120,61 T, Sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp106,11 T, dan Pembiayaan Korporasi Rp 44,57 T. 

"Jika uang beredar, pengusaha kecil, UMKM bisa kembali bangkit. Jangan sampai hanya terbentur aturan, para Menteri malah takut membelanjakan uang. Jangan sampai krisis 98 terulang. Kita semua harus punya sense of crisis," tandasnya.

Terakhir, Sultan Najamudin juga mengingatkan, siapapun Menteri yang merasa belum mampu menjalankan kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, diharapkan dengan sendirinya untuk mundur. 

"Sebaiknya Gentle. Jangan nunggu di reshufle, mending mundur saja," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00