Bin Minta Jokowi Segera Reshuffe Kabinet

Jokowi pada sidang paripurna 18 Juni 2020 (Foto: Tangkapan layar YouTube Setpres)

KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinet jilid II. Pasalnya menurut dia, selama pandemi Covid-19 saja, para pembantu presiden tidak membuat gebrakan yang berarti.

"Emang sudah seharusnya Jokowi melakukan reshuffle, karena memang tak ada gebrakan yang positif selama pandemi ini dari para menteri yang seharusnya mampu menterjemahkan apa yang menjadi perintah Presiden," katanya kepada RRI.co.id pada Selasa (30/6/2020).

Ia berpandangan menteri-menteri yang diprioritaskan reshuffle pada kabinet jilid II adalah seperti menteri-menteri yang bergerak dibidang ekonomi yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pun tak luput dari bidikannya.

Bin memberikan contoh masalah yang paling membuat Presiden jengkel adalah penyerapan anggaran pemulihan ekonomi yang masih sangat kecil sampai saat ini. Hal ini tentu saja memperlambat kebangkitan ekonomi masyarakat yang diharapkan segera pulih pasca dilonggarkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Yang terjadi justru sebaliknya, yang muncul dipublik hal-hal yang kontroversi dan kontraproduktif bagi pemulihan ekonomi. Semisal kartu prakerja, ribut-ribut pembagian jatah komisaris BUMN, dan lain-lain," imbuh Bin.

"Sangat wajar jika Jokowi marah dan mengkhendaki adanya reshuffle," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak puas dengan kinerja para menteri, terlebih saat Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19.

Bahkan, ancaman perombakan kabinet atau pembubaran lembaga negara pun diungkapkan oleh Jokowi pada sidang paripurna 18 Juni 2020. Dalam sidang tersebut hadir Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju dan para kepala lembaga negara.

Ia pun mengatakan secara blak-blakan bahwa tidak ada kinerja menterinya yang positif secara signifikan. 

"Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progress yang signifikan, nggak ada," tegas Jokowi dengan ekspresi jengkel.

"Sekali lagi, langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan dan saya membuka langkah-langkah politik, langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun saya lakukan untuk 267 juta rakyat Indonesia saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga negara, bisa saja reshuffle (kabinet), sudah kepikiran kemana-mana saya," ancam Jokowi dengan jengkelnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

00:00:00 / 00:00:00