Setelah Gas, AN Tersangka Lagi Pembangunan Masjid

Baru selesai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Gas, kini mantan Gubernur Sumatera Selatan, AN, dan eks Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, MM, lagi-lagi masuk dalam penetapan sebagai tersangka untuk kasus proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya (Dok. Antaranews/AntaraFoto)

KBRN, Jakarta: Mantan Gubernur Sumatera Selatan, AN, dan eks Bendahara Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, MM, lagi-lagi masuk dalam penetapan sebagai tersangka.

Tim penyidik pada Kejati Sumatera Selatan sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat keduanya sebagai tersangka.

"Iya, AN dan MM sudah ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi proyek pembangunan Masjid Raya Sriwijaya," tutur Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Viktor Antonius Saragih saat dikonfirmasi awak media, seperti dikutip RRI.co.id, Rabu (22/9/2021).

Selain itu, sebelumnya AN juga telah ditahan oleh penyidik Kejaksaan Agung di Rutan Kelas I Cipinang Cabang Rutan KPK.

Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019. 

"Ditahan selama 20 hari, mulai hari ini sampai 5 Oktober 2021," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers, Kamis (16/9/2021). 

Selain AN, penyidik juga menetapkan mantan Komisaris PDPDE Sumatera Selatan, MM, sebagai tersangka.

Ia ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Leonard menjelaskan, AN yang menjabat sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode, yaitu sejak 2008 hingga 2018, melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) untuk PDPDE Sumatera Selatan. 

AN menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PT PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara.

Sementara itu, lanjut Leonard, MM yang merangkap jabatan sebagai Direktur PT DKLN, Komisaris Utama PT PDPDE Gas, dan Direktur PT PDPDE Gas, menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas. 

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan dua tersangka, mereka adalah, CISS selaku Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2008 yang merangkap sebagai Dirut PT PDPE Gas sejak 2010.

Ia telah menandatangani perjanjian kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN).

Kemudian, AYH selaku Direktur PT DKLN sejak 2009 yang merangkap sebagai Direktur PT PDPDE Gas sejak 2009 dan Direktur Utama PDPDE Sumsel sejak 2014. 

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara PDPDE mencapai 30.194.452.79 dollar AS.

Penghitungan kerugian berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun 2010 sampai 2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Selain itu, ada pula kerugian negara senilai 63.750 Dolar AS dan Rp2,13 miliar berupa setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPD. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00