Hakim Itong Tidak Terima Diumumkan Tersangka

Tersangka Itong Isnaeni ditenangkan oleh petugas kemanan KPK

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menetapkan Hakim Itong Isnaeni Hidayat sebagai tersangka tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di PN Surabaya Jawa Timur.

Pantauan RRI, Itong sempat memberontak saat pengumuman tersangka berlangsung digedung Merah Putih, KPK.

Itong tiba-tiba membalikkan badannya saat Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai membalik badan, Itong langsung membantah dirinya terlibat.

"Maaf ini tidak benar, saya tidak pernah menjanjikan apapun. itu omong kosong!" kata Itong di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, (20/1/2022).

Petugas pengamanan langsung menghampiri Itong. Itong langsung diminta tenang dan membalikkan badannya kembali sampai konferensi pers selesai.

Diketahui, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Hakim Itong Isnaeni Hidayat, Panitera Pengganti Hamdan, dan Pengacara Hendro Kasiono.

Dalam kasus ini, Hendro merupakan tersangka pemberi suap. Sementara itu, Itong, dan Hamdan merupakan tersangka penerima suap dalam kasus ini. 

KPK menyita uang Rp140 juta sebagai barang bukti dari pemufakatan jahat mereka. Uang itu merupakan tanda jadi awal agar Itong memenuhi keinginan Hendro terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika.

Atas perbuatannya Hendro disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. 

Sementara itu, Itong, dan Hamdan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar