Kejaksaan Menggeledah Kediaman Mafia Tanah Cipayung

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengamankan sejumlah barang bukti dalam penggeledahan kediaman  makelar tanah kasus Cipayung dan kediaman pensiunan PNS pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.(foto: Humas Kejati DKI Jakarta)

KBRN Jakarta: Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melakukan penggeledahan kediaman  makelar tanah kasus Cipayung dan kediaman pensiunan PNS pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Kasipenkum Kejati DKI JakartaAshari Syam mengatakan, penggeledahan itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

"Guna membuat terang tindak pidana korupsi Mafia Tanah Cipayung Jakarta Tmur pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, Tim Penyidik Kejati DKI Jakarta berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor : Print-01/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Print-140/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022, Surat Perintah Penyitaan Nomor: Print-141/M.1/Fd.1/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan Penetapan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus Nomor: 7/Pen.Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bdg tanggal 30 Maret 2022 telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat  di Jawa Barat," kata Ashari dalam keterangan tertulis, Jumat (13/5/2022).

Dari penggeledahan itu, lanjutnya, Penyidik menyita sejumlah barang dalam kasus mafia tanah Cipayung.

"Jaksa melakukan peneggeledahan dan penyitaan ditempat tinggal Sdr.JFR selaku makelar tanah yang terletak di Cluster Anggrek 2 Blok M1-36E Tirtajaya Depok Jawa Barat dan tempat tinggal Sdr. PWM selaku Pensiunan PNS pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov DKI Jakarta yang terletak di Puri Cileungsi E-11/10 RT.05 RW.08 Kelurahan Gandoang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dan Penyidik telah melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan berupa dokumen pembebasan lahan Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur,dokumen/catatan skema pembagian uang, dokumen pengajuan dan penawaran harga tanah serta dokumen transaksi keuangan. " jelasnya.

Ashari mengatakan, dalam tahap penyidikan didapat fakta Notaris LDS Bersama JFR melakukan pengaturan harga terhadap 9 (sembilan) pemilik tanah di Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur. 

"Bahwa ke-9 (sembilan) pemilik lahan tersebut hanya menerima uang ganti rugi pembebasan lahan sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per meter sedangkan harga yang dibayarkan Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan rata-rata sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter sehingga uang hasil pembebasan lahan yang dinikmati Notaris LDS dan JFR sebesar Rp. 17.770.209.683,- (tujuh belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) yang diduga uang hasil pembebasan lahan tersebut ada yang mengalir kesejumlah oknum Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan para pihak terkait, " pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar