Kemdikbudristek Bantu Kejari Tuntaskan Korupsi PIP SMPN Tangsel

Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, Aliansyah (Foto: Saaadatuddaraen/RRI)

KBRN, Tangerang: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI turun tangan membantu Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan. Yaitu dalam menuntaskan dugaan korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan.

Alhasil, empat staf Kemendikbudristek hadir memenuhi panggilan Kejari Tangsel guna memberikan keterangan sebagai saksi. "Sebagai kelanjutan penanganan perkara korupsi dana PIP, saya memanggil mereka sebagai saksi," kata Aliansyah, Kepala Kejari Tangsel, Jumat (19/8/2022).

Menurut dia, keempat saksi dari Kemdikbudristek akan dimintai keterangan sebagai saksi ahli. "Kami panggil dalam rangka mengungkap dasar hukum maupun prosedur penyaluran PIP," ujar Aliansyah.

Hasil kesaksian mereka nantinya akan menjadi alat bukti di persidangan. Sehingga, penanganan kasus PIP di SMP Negeri 17 Tangsel dapat segera diangkat ke pengadilan.

"Saat di pengadilan nanti, kami harap bisa membuktikan perbuatan-perbuatan tersangka," ucapnya. Mengenai tersangka baru, Aliansyah mengaku baru bisa terungkap setelah pengumpulan alat-alat bukti.

"Harus ada alat bukti yang menyatakan keterlibatan pihak-pihak lain," katanya. Jika memang ada, lanjut Aliansyah, pihaknya menegaskan itu pasti ditindaklanjuti.

Sebelumnya, mantan kepala SMPN 17 Tangsel Marhaen Nusantara ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana PIP oleh Kejari Tangsel. Marhaen juga ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang.

Perbuatan tersangka dianggap melanggar Permendikbud Nomor 10/2020 tentang Program Indonesia Pintar juncto Lampiran I Persesjen Kemendikbud Nomor 8/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. Tindakannya itu telah mengakibatkan kerugian negara senilai Rp699 juta.

Akibat perbuatannya, Marhaen dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian Pasal 3 Undang Undang Nomor 20/2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terakhir Pasal 8 Undang Undang Nomor 20/2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar