Penangkapan Edhy Prabowo Kejutan KPK untuk Publik

Menteri KKP Edhy Prabowo (Foto: Istimewa)

KBRN, Jakarta: Ketua Umum Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi (PIJAR) 98, Sulaiman Haikal mengatakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kejutan usai hampir setahun diragukan komitmen dan kinerjanya.

Hal itu disampaikan usai Menteri KKP Edhy Prabowo terkena OTT atas dugaan korupsi dalam ekspor benur lobster.

"KPK masih merupakan mesin yang efektif untuk memberantas korupsi. Penangkapan pejabat level menteri ini merupakan prestasi khusus bagi KPK era Firli. Sebab, menurut UU KPK baru yg disahkan tahun lalu, KPK saat ini berada di cabang eksekutif alias di bawah Presiden," imbuhnya dalam keterangan pada Rabu (25/11/2020).

Dia juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo dalam kasus ini. Artinya, Jokowi telah menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi. 

"Dalam posisi sekarang, bisa saja Jokowi melakukan intervensi. Tetapi Jokowi memilih mendukung KPK menangkap menterinya," ujarnya.

Berangkat dari fakta tersebut, Haikal mengingatkan para menteri Kabinet Jokowi untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Fakta ini menunjukkan Jokowi tidak akan membela pembantunya yang korupsi.

Selain itu, Haikal juga memberikan masukan kepada KPK agar lebih intens memonitor dan mengawasi menteri yang mengelola dana Covid-19. 

"Dana covid-19 dikelola dengan mindset kedaruratan yang sangat rawan disalahgunakan," tandasnya.

Haikal mengingatkan agar para menteri yang mengelola dana covid-19 tidak ugal-ugalan dalam mengelola amanah tersebut. Dia mengajak KPK untuk mempelototi kinerja menteri-menteri tersebut.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020).

Edhy ditangkap beserta istri dan rombongan lainnya, saat baru tiba di Indonesia dari Amerika Serikat sekitar pukul 01.23 WIB dini hari tadi. 

"Tadi malam Menteri KKP diamankan KPK di Bandara Soetta saat kembali dari Honolulu [Amerika Serikat], yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin export baby lobster," kata Ketua KPK Firli Bahuri lewat pesan singkat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00