Resmi Dilantik Jadi Kapolri, Ini PR LSP

Listyo Sigit Saat Dilantik Menjadi Kapolri Oleh Presiden Joko Widodo (Doc Tangkapan Layar Sekretariat Presiden) .jpg

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi), resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai Kapolri, menggantikan Jenderal Pol Idham Azis hari ini, Rabu (27/1/2021).

Pelantikan Sigit dilakukan, setelah melewati proses fit and proper test hingga pengesahan pengangkatan di rapat paripurna DPR RI  pekan lalu.

Menanggapi terpilihnya Kapolri yang baru, Wakil Ketua LPSK RI, Maneger Nasution menyebut, banyak pekerjaan rumah (PR) yang menungu Sigit. Terlebih, sejak awal penunjukan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri memicu pro-kontra di masyarakat.

“Ada pihak mempertanyakan alasan di balik keputusan Presiden Jokowi tersebut. Selain tak ada tandingan, sosok Listyo yang terbilang muda juga menjadi sorotan. Dari lima nama Jenderal yang diajukan Kompolnas ke Presiden Jokowi, Listyo merupakan Jenderal termuda,” kata Maneger kepada awak media melalui keterangan pers yang diterima RRI, Rabu (27/1/2021).

Manager juga mengukapkan, Sigit telah melangkahi dua angkatan setelah kapolri Jenderal Idham Azis, yang merupakan Akpol Angkatan 1988.

“Ada yang menilai, keputusan Jokowi memilih Komjen Listyo juga memunculkan prediksi dan spekulasi. Pasalnya, alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini dinilai tak memiliki prestasi gemilang. Selain itu, perwira ini juga bukan lulusan terbaik Akademi Kepolisian,” kata Manager.

Baca Juga: Resmi Dilantik, Ini Janji Kapolri Baru

Baca Juga: Listyo Resmi Sandang Bintang Empat

Kata Manager, ada dugaan kuat, Jokowi memilih Listyo karena faktor kedekatan. Listyo pernah menjadi Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.

“Selain itu, mantan Kapolda Banten ini juga pernah menjadi ajudan Jokowi saat menjadi presiden di periode pertama,” katanya.

Meski begitu, lanjut Maneger, apapun kritik publik, pada akhirnya hari ini Jokowi resmu melantik Komjen Listyo menjadi Kapolri.

“Selamat datang pak Kapolri. Kedatanganmu sudah disambut karpet merah sejumlah PR (pekerjaan rumah),” katanya.

Pekerjaan Rumah itu di antaranya, kata Maneger, yakni menuntaskan reformasi di tubuh Kepolisian dengan mengacu pada mandat konstitusionalnya, serta tujuan dan batasan yang diatur undang-undang, khususnya UU No 2 Tshun 2002 tentang Polri.

“Kedua, adalah membangun soliditas Korps Bhayangkara. Ini dilakukan guna memupus potensi resistensi di internal Polri. Pasalnya, Komjen Listyo nantinya akan dihadapkan dengan resistensi jenderal-jenderal yang lebih senior saat menjadi orang nomor satu di Polri. Ia harus bisa mengatasi potensi resistensi para senior yang (merasa) dilompati dan mengakomodasi berbagai kepentingan di internal Polri,” kata Maneger.

Terjadinya surplus Pati dan Kombes di tubuh Polri, juga tak kalah penting. Menurut Menager, Listyo Sigit harus mampu menata ulang struktur di internal Polri agar lebih seimbang.

“Polri tak bisa lagi hanya menebar anggotanya untuk berkarier di luar institusi Polri. Apalagi di tengah kritik terhadap Polri yang banyak menduduki jabatan publik dan posisi strategis di luar tubuh Polri,” katanya.

Selanjutnya yakni Mensterilkan Polri dari tarikan dan kepentingan politik. Listyo, tekan Maneger, harus bisa menunjukkan kepada publik bahwa Polri profesional dan independen, meski dirinya memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, Listyo Sigit harus memastikan mampu mengembalikan Polri kepada khittahnya, yakni mengayomi dan melindungi masyarakat tanpa kecuali.

Selanjutnya merespon semakin berkembang dan inovatifnya teknologi informasi dan komunikasi. 

“Kepolisian harus makin siap dengan revolusi 4.0 yang membuat ragam kejahatan jadi lebih modern karena didukung teknologi,” katanya.

Terakhir, kata Maneger, Listyo harus Memberi solusi yang konkret terhadap permasalahan yang dinilai mendasar di tubuh Polri seperti represifitas aparat, penyiksaan, extrajudicial killing, penempatan anggota Polri pada jabatan di luar organisasi Polri, kontrol pertanggungjawaban etik, korupsi di tubuh Polri, penghalangan bantuan hukum, dan krisis keteladanan dalam pola hidup sederhana di kalangan petinggi kepolisian.

“Jika masalah-masalah ini tidak dievaluasi dan dicarikan solusinya maka sulit untuk menghadirkan keyakinan publik bahwa kita memiliki kepolisian yang profesional, modern, demokratis, terpercaya, dan dicintai di bawah kepemimpinan Listyo,” jelasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00