Kasus DanDes Puncak Jaya Dilaporkan ke Kejagung

Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, Rafael O Ambrauw/ Dok. Istimewa

KBRN, Jakarta: Koordinator Perwakilan 125 Kepala Kampung Kabupaten Puncak Jaya, Rafael O Ambrauw melaporkan kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DanDes) Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Hari ini kami datang ke Kantor Kejaksaan Agung RI, untuk melaporkan dugaan penyelewengan Dana Desa Tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya, Papua," ungkap Rafael di depan Kantor Kejaksaan Agung RI, Jumat (26/2/2021).

Rafael pun mengaku berharap agar Kejagung menindaklanjuti laporan tersebut, guna mencari titik terang untuk proses penyelesaiannya. Karena laporan terkait kasus itu sebenarnya sudah masuk di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua sejak beberapa waktu lalu.

"Sebab, kasus ini sudah lama tapi belum dapat titik terang seperti apa penyelesaiannya,” ujarnya.

Dia juga berharap agar Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajarannya merespon laporan tersebut. Terutama dengan meminta Kepala Kajati Papua untuk segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang diterimanya. Sehingga ke depan kasus ini sudah dapat diproses dan diselesaikan secara profesional sesuai UU yang berlaku.

“Kami minta agar Bapak Jaksa Agung dan jajarannya berkoordinasi dan mengecek ke Kajati Papua. Kenapa kasus ini didiamkan, ada apa. Padahal, sudah lama dilaporkan. Sudah dari bulan Maret tahun 2020. Mengapa tidak dilanjutkan?” jelas Rafael.  

Terlebih laporan ini, lanjut dia, terkait adanya indikasi kerugian negara yang mencapai Rp160.587.294.800.

Di Kejagung, Rafael menjelaskan bahwa pihaknya melapor karena ingin memperkuat proses pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh  Kejati Papua.

“Upaya ini juga bermaksud agar memperkuat bukti bukti dalam kasus yang sedang berproses di Kejaksaan Tinggi Papua ini. Kami minta Jaksa Agung untuk mengawasi langsung. Karena dana ini merupakan program utama pemerintah era Presiden Joko Widodo. Di mana pembangunan dimulai dari desa,” urainya.

Dia pun merinci laporan yang disampaikan. Antara lain Dana Desa 125 Kampung Rp115.012.419.000. Alokasi Dana Desa (ADD) 125 Kampung Rp33.731.750.800. Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Papua untuk 125 kampung Rp11.843.125.000.

Tidak lupa, dia meminta Kajati Papua dan jajarannya untuk segera mengekspos dugaan korupsi dana desa di Puncak Jaya ini. Sebab sudah lebih dari dua bukti yang telah diserahkan.

Selain itu, Rafael mendorong seluruh stakeholder, termasuk pers di Papua untuk mengawasi kasus tersebut. Karena menurut dia, dugaan penyelewengan dana desa di Kabupaten Puncak Jaya sangat merugikan masyarakat.

“Kami juga minta teman-teman jurnalis untuk mengawasi langsung proses kasus ini karena sangat merugikan masyarakat kita yang ada di kampung-kampung,” pintanya.

Dugaan korupsi Dandes Kabupaten Puncak Jaya bermula dari keputusan Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda menggantikan 125 kepala kampung. Pergantian itu kemudian digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) hingga ke Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menolak gugatan Bupati Puncak Jaya. Dalam putusan MA Agung Nomor : 367 K/TUN/2019, 26 September 2019 dan Nomor : 412 K/TUN/2019, 24 Oktober 2019; menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut Sutrat Keputusan  Bupati Puncak Jaya Nomor : 188.45/95/KPTS/2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya Periode Tahun 2018-2024, tanggal 22 Juni 2018.

MA kemudian memerintahkan kepada bupati untuk merehabilitasi harkat dan martabat, nama baik dan kedudukan 125 kepala kampung yang diganti itu.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00