UU ITE Tidak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Ilustrasi/ Net

KBRN, Jakarta: Pemerintah, DPR, dan DPD tidak memasukkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak masuk dalam daftar rancangan undang-undang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2021.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, hal itu lantaran pemerintah masih membahas revisi UU tersebut. Tahapnya kini mendengar masukan dari publik.

"Soal UU ITE, Pak Ketua, ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing. Ini kan ada kaitannya juga dalam RUU KUHPidana yang sudah kita bahas secara mendalam," kata Yasonna dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/3/2021).

Perlu diketahui, untuk merevisi, sejauh ini pemerintah telah membentuk Tim Kajian UU ITE. Sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang dimintai masukan. Diantaranya dari pihak terlapor maupun pelapor.

Bukan hanya itu, demi menampung masukan dan saran, Tim Kajian UU ITE juga membuka hotline bagi masyarakat  luas. Masukan tersebut dapat dikirim ke email KajianUUITE@polkam.go.id serta SMS/WhatsApp di: 082111812226.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00