Wapres: PPLN Wajib Karantina, PTM Sesuai Aturan

KBRN, Banten: Penambahan kasus Covid-19 di Indonesia yang telah menembus 7.000 kasus, Rabu (26/01/2022), turut menjadi perhatian Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin. 

Wapres Ma'ruf mengatakan, diperkirakan peningkatan kasus Covid-19 terutama dengan adanya varian Omicron akan terjadi pada bulan depan.

"Kita memang sudah memperkirakan bahwa memang Februari dan awal Maret, itu akan terjadi peningkatan melihat perkembangan omicron di seluruh dunia ini terjadi. Tetapi, kita sudah mengantisipasi supaya kenaikannya itu tidak eksponensial seperti yg terjadi di beberapa negara," ujar Ma'ruf Amin dalam konferensi pers usai Pencanangan Global Halal Hub (GHH), di Tangerang, Provinsi Banten,  Kamis (27/01/2022).

Sehingga, menurut Wapres, berbagai langkah diterapkan Indonesia untuk menekan angka kasus Covid-19.

"Khususnya, dalam penerapan protokol kesehatan,  masker, dan juga menjaga jarak. Testing, tracing, treatment itu terus kita lakukan lebih cepat lagi untuk mengetahui lebih banyak yang misalnya terkena," papar Wapres.

"Kemudian juga vaksinasinya dipercepat baik yang pertama, kedua dan juga booster terutama juga lansia dan anak-anak. Kemudian, juga penerapan peduli lindungi itu terus kita tekankan," sambungnya.

Wapres menegaskan, langkah pencegahan yang ketat juga diberlakukan kepada para Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) diwajibkan melakukan karantina.

"Ini memang tren global ini sudah tinggi. Karena, itu kita antisipasi untuk dan juga yang datang dari luar negeri dengan membuat karantina. Kita lakukan pemeriksaan yang ketat dan kemudian karantina," kata Wapres.

Pengetatan langkah pencegahan peningkatan kasus Covid-19 juga diikuti, dengan tidak adanya dispensasi bagi PPLN untuk tidak menjalankan karantina.

"Tidak ada dispensasi-dispensasi tanpa karantina. Ini untuk mencegah melonjaknya seperti di Inggris, Amerika, India dan Malaysia," jelas Wapres Ma'ruf lagi.

Sedangkan, terkait upaya pencegahan meningkatnya kasus Covid-19 di tengah penerapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Wapres mengungkapkan hal itu sudah diatur sesuai dengan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di satu wilayah.

"Sehingga, aturan itu sudah bisa diterapkan sesuai dengan levelnya. Level satu, level dua itu seperti itu. Ya, kemudian kalau naik ke level tiga, dan kemudian jika terjadi yang terkena kalau sudah mencapai di atas 5 persen itu ditutup," terangnya.

Wapres memastikan, sekolah yang masih menerapkan PTM mengikuti aturan yang dianjurkan oleh pemerintah.

"Oleh karena itu maka terjadi, walaupun PTM itu masih 100 persen tetapi ketika dia sudah melampaui, nah itu nanti kalau levelnya sudah bisa naik mungkin bukan 100 persen, tapi 50 persen, itu sudah automaticily (tutup-red). Jadi, sudah ada aturan-aturannya," pungkas Wapres Ma'ruf Amin. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar