Kemendes PDTT Dukung Gerakan Desa Antipolitik Uang

Menteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito, menerima audiensi anggota Bawaslu RI, Divisi pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan masyarakat, Lolly Suhenty dan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Pusdatin Puadi, di ruang kerja, Rabu (10/08/22) - (Foto : Angga DS/ Humas Kemendes)

KBRN, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, gerakan perlawanan terhadap praktek politik uang akan semakin kuat apabila didukung oleh semua pihak.

Untuk itu, pihaknya terus mendukung peran aktif desa untuk pencegahan politik uang, terlebih saat menjelang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

"Kami siap bersinergi, seperti misalnya dana desa dapat digunakan untuk kampanye antipolitik uang dengan membuat flyer atau spanduk dari dana desa dan lain-lain." kata Pria yang akrab disapa Gus Halim dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

Gus Halim berharap gerakan desa antipolitik uang dari yang semula sebagai gerakan moral, akan menjadi gerakan sosial yang membumi bagi semua lapisan masyarakat. Namun, pada pelaksanaannya, pemanfaatan dana desa harus tetap berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes).

"Kita hanya melihat dan mengingatkan harus ada gerakan antipolitik uang. Semuanya kita serahkan di Musdes," ujarnya. 

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenti menyampaikan, pihaknya tengah mengedepankan proses pencegahan terhadap adanya hal-hal yang dapat merusak dan menciderai pesta demokrasi pemilu, salah satunya persoalan politik uang. Sehingga Bawaslu berharap gerakan desa antipolitik uang ini mendapat dukungan dari Kemendes PDTT.

"Kita ingin memastikan bagaimana partisipasi masyarakat di desa-desa itu muncul dengan turut melakukan pengawasan secara mandiri dan mendorong masyarakat untuk berani menolak politik uang," kata Lolly.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar