Presiden 'Cuekin' Permintaan Maaf Gerindra

Foto: ist

KBRN, Jakarta: Banyak pihak menduga permintaan maaf Partai Gerindra kepada pihak Istana terkait korupsi yang dilakukan Edhy Prabowo karena takut kehilangan kursi Menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Namun tampaknya permintaan maaf tersebut akan diacuhkan oleh Presiden Joko Widodo, seperti yang diutarakan Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno yang memprediksi Menteri KKP bukan dari Partai Gerindra.

"Kemungkinan Presiden akan rotasi, dan diberikan kepada yang lain. Baik dari profesional maupun partai koalisi lain," kata Adi, Sabtu (28/11/2020).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Itu setelah kadernya, Edhy Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan terjerat kasus korupsi.

Peristiwa ditangkapnya Edhy, kata Muzani, akan Gerindra jadikan pembelajaran yang berharga, khususnya dalam mengelola kepercayaan masyarakat.

"Kepada yang terhormat Presiden RI Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta seluruh Kabinet Indonesia Maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini," kata Muzani lewat keterangan video yang diterima, Jumat (27/11/2020).

Diketahui, KPK menetapkan Edhy sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan yang berlangsung pada Rabu (25/11/2020) dini hari.

Secara total KPK menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini yakni Edhy, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Andreau Pribadi Misata, dan seorang bernama Amiril Mukminin.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Kemudian, Direktur PT Dua Putra Perkasa Suharjito ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Para tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00