Komponen Cadangan, Pemerintah Diminta Tidak Rekrut 'Radikal'

Ilustrasi .jpeg

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi), menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Dalam PP tersebut, pemerintah mempersilahkan warga negara Indonesai masuk kedalam komponen cadangan pertahanan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat militer dan intelijen Susaningtyas NH Kertopati, meminta pemerintah untuk tidak merekrut pihak-pihak yang pernah terlibat dalam kelompok radikal.

"Untuk menghindari hal yang berdampak negatif atas pembentukan komponen cadangan ini maka harus diperhatikan antara lain adanya test psikologi dalam rekruitmen komponen cadangan agar tidak merekrut pihak yang berkepribadian preman atau hal lain yang menyimpang. Lebih daripada itu penting hindari perekrutan pihak yang pernah terlibat organisasi radikal/intoleran," kata Nuning, sapaan Susaningtyas NH Kertopati, Kamis (21/1/2021).

Dalam hal ini, pihak yang harus bertanggung jawab merekrut calon anggota komponen cadangan adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Seleksi komponen cadangan, juga dinilai menjadi kesempatan bagi lulusan Universitas Pertahanan maupun perguruan tinggi bidang pertahanan.

"Perlu diketahui komponen cadangan juga ditujukan untuk menyerap para lulusan S1, S2 dan S3 untuk bisa berkarir di lingkungan TNI. Kesempatan alumni Universitas Pertahanan dan universitas lain yang memiliki program studi terkait ketahanan nasional untuk bisa mendaftar sebagai perwira TNI baik sebagai Komponen Cadangan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara," katanya.

Kata Nuning, pembentukan komponen cadangan diamanatkan dalam hukum internasional sebagai pengganti wajib militer. Hal tersebut merupakan kewajiban negara menyiapkan rakyatnya untuk melakukan bela negara. 

Nuning menyebut, pemerintah harusnya mempertimbangkan komponen cadangan pada tahun ini guna membantu penanganan COVID-19 di Indonesia.

"Pembentukan komponen cadangan juga ditujukan untuk meredam berbagai aksi radikalisme yang mungkin terjadi. Saat ini patut dipertimbangkan pembentukan Komponen Cadangan di tahun 2021 untuk lebih tangguh menangani COVID-19. Komponen Cadangan dapat dikerahkan untuk membantu Pemda menangani korban COVID-19," ucapnya.

Seperti yang diketahui, PP yang ditekan Jokowi ini mengatur soal  Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) hingga Komponen Cadangan dari unsur warga yang diberi pangkat militer.

Pasal 48 menyebut, Komponen Cadangan meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional.

"Pembentukan Komponen Cadangan dari unsur Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dikelompokkan menjadi Komponen Cadangan matra darat, Komponen Cadangan matra laut dan Komponen Cadangan matra udara," demikian bunyi Pasal 49 ayat 1.

Warga yang menjadi Komponen Cadangan harus mengikuti beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran dan penetapan.

Pelatihan kemiliteran tersebut, dilakukan selama 3 bulan. Selama mengikuti pelatihan, calon komponen cadangan mendapatkan:

- Uang saku

- Perlengkapan perseorangan lapangan, yaitu pakaian dinas lapangan, sepatu lapangan, topi lapangan dan ransel tempur.

- Rawatan kesehatan

- Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Peserta yang lulus tes, maka langsung diangkat menjadi Komponen Cadangan dan diberi pangkat yang mengacu pada pangkat TNI.

"Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan hak lain selain hak Komponen Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang," demikian bunyi Pasal 58 ayat 4.

Seseorang yang menjadi Komponen Cadangan akan mendapatkan beberapa hak, seperti: 

- Uang saku selama menjalani pelatihan.

- Tunjangan operasi pada saat Mobilisasi.

- Rawatan kesehatan

- Perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian; dan

- Penghargaan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00