Jelang PSU Kalsel, Kedatangan Elit Politik Dipertanyakan 

KBRN, Jakarta: Koordinator Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan Puar Junaidi mempertanyakan  datangnya elit politik Jakarta ke Kalimantan Selatan menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalimantan Selatan.

“Kedatangan orang-orang pusat ke Kalsel harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Apalagi Denny Indrayana itu sebenarnya juga bagian dari orang pusat. Apakah mereka bakal mengobok-obok dan menghabisi wilayah Kalsel sehingga harus datang beramai-ramai ke sini mendukung Denny?” tanya Puar Junaidi, Koordinator Bidang Pemenangan DPD Partai Golkar Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (14/4/2021).

Menurut Puar, kedatangan para elite Jakarta ke Kalsel menjelang PSU pada 9 Juni wajar membuat  masyarakat Kalsel curiga.

“Ada apa di Kalsel ini sehingga elite-elite nasional itu koq ikut mengobok-obok Kalimantan Selatan?” tanyanya.

Puar mencurigai menjelang PSU seolah Kalsel menjadi sesuatu yang luar biasa.  

“Ada apa di Kalsel ini sehingga elite-elite nasional itu ikut mengobok-obok Kalimantan Selatan?” tanya dia lagi.

Puar pun menyentil instruksi Demokrat Pusat ke Demokrat Kalimantan Tengah untuk ikut bermain politik di Kalsel jelang PSU. 

“Ya saya kira tidak etis saja instruksi yang dikeluarkan DPP mereka agar membantu di wilayah Kalsel. Jangan lupa kita punya UU Otonomi Daerah, bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah sendiri.  Koq ini tiba-tiba orang luar ingin mengobok-obok daerah orang lain, kan sudah bertentangan dengan marwah UU Otonomi Daerah? Dan elite partai di Jakarta seharusnya memahami hal itu,” tegasnya.

Puar pun mempertanyakan motivasi para elite Jakarta yang ngotot untuk memenangkan Denny Indrayana di Kalsel. 

“Apakah mereka terganggu karena tahun lalu Paman Birin tidak memperpanjang sekitar 600 izin pertambangan? Apakah mereka turun karena izin-izin tersebut dipangkas? Ini juga harus ada penjelasan untuk mengklarifikasi agar masyarakat jelas tentang kedatangan mereka ke Kalsel,” katanya sembari menyebut kepemimpinan Paman Birin justru konsen menegakkan pertambangan di Kalsel, termasuk berikhtiar keras memberantas illegal logging.  

Menurut Puar, masyarakat Kalsel harus waspada, jangan sampai terulang begitu banyak izin-izin pertambangan yang justru merusak alam Kalsel. ”Kita justru harus bersyukur karena Paman punya perhatian yang begitu besar dan punya komitmen menegakkan aturan pertambangan,” tambahnya.

Puar juga meminta masyarakat mencermati Denny Indrayana yang terus berkoar menuding Paman Birin telah melakukan kecurangan dan politik uang melalui medsos, tapi tak pernah melapor ke Bawaslu Kalsel atau bahkan Bawaslu RI. 

“Denny justru menggunakan cara-cara elite Jakarta yang merusak tatanan akhlak, adat dan dan budaya masyarakat Banua. Denny punya kecurigaan-kecurigaan yang cukup tinggi terhadap pemerintahan Kalsel. Ini kemungkinan dilatarbelakangi status Denny sendiri sebagai tersangka, sehingga perilaku yang ada pada dirinya juga berimbas curiga kepada orang lain,” papar Puar.

Menurutnya, Denny ingin mengatakan kepada masyarakat Kalsel bahwa dirinya bersih dan mau membersihkan wilayah Kalsel, tapi sebenarnya justru tidak sesuai dengan sikap dan perilakunya.

“Denny sedang memainkan strategi politik konflik dan kami masyarakat Kalsel tidak bodoh,” tegasnya.

Sebelumnya,  Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, sempat berziarah politis bersama Denny Indrayana ke makam Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari atau Datu Kalampayan, di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar.

Selain itu juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menginstruksikan elite Demokrat agar bertarung dalam konstestasi politik. Instruksi AHY agar PD ikut bergerilya politik menaklukkan Paman Birin. Dalam konstestasi tersebut, Partai Golkar Kalsel siap menghadang Denny Indrayana dan para elite Jakarta yang sudah berdatangan ke Kalsel menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk mengeroyok Paman Birin. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Pilgub Kalsel) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi. 

Adapun keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan secara daring, Jumat (19/3/2021). 

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Anwar.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan, telah terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Pikada Kalsel. Oleh karena itu, MK meminta pemungutan suara ulang, tepatnya di semua TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. 

Lalu, Kecamatan Sambungmakmur, Kecamatan Alu-Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1,  Sahbirin Noor dan Muhidin unggul sebanyak 8.127 suara dari pasangan nomor urut 2, Denny Indrayana dan Difriadi Derajat.  

Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara di Pilkada Kalsel 2020 yang digelar 17-18 untuk 13 kabupaten/kota di Hotel Golden Tulip, Jumat (18/12/2020), akhirnya menetapkan secara resmi perolehan kedua pasangan calon, di mana selisih suara tidak sampai 1 persen, tepatnya 0,48 persen.  

KPU menetapkan total perolehan suara pasangan Sahbirin-Muhidin yang diusung partai Golkar, PAN, PDIP, Nasdem, PKS, PKB, serta didukung PSI, PKPI dan Perindo sebanyak 851.822 suara atau 50,24 persen.  

Sementara itu, total perolehan suara pasangan Denny-Difri yang diusung Partai Gerindra, Demokrat, dan PPP sebanyak 843.695 suara atau 49,76 persen, dari total surat suara pemilih yang sah pada pencoblosan 9 Desember 2020, sebanyak 1.695.517 suara. (imr)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00