Dokumen Dukungan Perbaikannya Ditolak, Krisyanto “Jamrud” Menggugat

Bakal Calon Bupati Pandeglang, Krisyanto (Dendy/RRI)

KBRN, Pandeglang: Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang dari jalur perseorangan, Yanto Krisyanto dan Hendra Pranoa menggugat putuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang yang menolak dokumen perbaikan dukungan KTP mereka pada akhir Juli lalu.

Krisyanto tidak puas dengan keputusan dari KPU sehingga mengajukan gugatan permohonan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang mendesak KPU kembali melakukan penghitungan ulang berkas dukungan yang diajukan.

"Mencari solusi, kan kita masih ada Undang-Undangnya dan masih bisa mengajukan permohonan perbaikan. Jadi kami minta di hitung ulang lagi saja yang 11 ribu yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," kata Krisyanto, Rabu (12/8/2020).

Tuntutan itu dilayangkan karena dia belum mempercayai dari jumlah dokumen yang disampaikan sebanyak 69.548 dukungan, yang dinyatakan memenuhi syarat atau lengkap sebanyak 57.995 dukungan, sementara 11.553 dukungan tidak lengkap atau TMS.

"Dihitung ulang lagi saja. Apakah benar itu TMS sampai 11 ribu," ucapnya.

Ia memahami bahwa petugas KPU dan timnya sudah kelelahan mengingat selama tiga hari penuh melakukan penghitungan dan input data dukungan perbaikan.

"Karena mungkin sudah sama-sama lelah lah, KPU juga. Tim kita juga lelah, karena selama tiga hari itu tidak tidur menghitung, meng-input seperti itu,"katanya.

"Memang disaksikan pada saat malam penghitungan juga langsung oleh tim. Tapi, KPU mengatakan ada yang kurang lengkap data-datanya," tandasnya.

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suj’ai mengaku belum mendapatkan informasi soal gugatan dari pasangan “Rocker” itu sehingga KPU belum bisa menyatakan sikap.

Akan tetapi dia menegaskan siap mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang dan juga peraturan Bawaslu. Apalagi sebagai termohon jelasnya, KPU memiliki hak jawab atas keberatan yang disampaikan oleh Tim Krisyanto–Hendra.

“Tentunya kami juga punya hak jawab atas materai permohonan yang disampaikan pemohon,” ujarnya.

Dia mengklaim, proses penerimaan berkas dokumen dukungan perbaikan yang dilakukan oleh KPU pada 27 Juli lalu dari pasangan Krisyanto–Hendra sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang mengatur tentang petunjuk teknis.

Begitu juga lanjut dia, dalam proses penghitungan dokumen dukungan perbaikan yang dilakukan oleh KPU. Mengingat saat itu proses penghitungan juga dihadiri oleh saksi Bapaslon termasuk diawasi langsung oleh Bawaslu.

“Proses itu sudah sesuai. Proses penghitungan dukungan pun dilakukan secara terbuka dan dari proses itu tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu, jelas itu mencerminkan bahwa proses itu sudah sesuai dengan prosedur,” tandasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00