41 Pemda Belum Lunasi Biaya Pilkada 2020

KBRN, Jakarta : Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat masih ada beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang belum melunasi biaya untuk melaksanakan pemilihan kepada daerah (Pilkada) tahun anggaran 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Kita cermati ada 270 Pemda yang melaksanakan Pilkada untuk tahun anggaran 2020. Catatan kami, masih ada sekitar 41 daerah yang belum transfer 100% ke KPUD. Lalu ada sekitar 31 daerah yang belum transfer ke Bawaslu," ungkap Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto, dalam konferensi pers virtual, Rabu (12/8/2020).

Daerah yang belum melunaskan biaya Pilkada antara lain Kabupaten Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), Kabupaten Kepulauan Sula (Maluku Utara), Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan sebagainya.

Menurut Ardian, pemda-pemda tersebut akan membayar biaya Pilkada secara bertahap hingga September 2020.

"Misal, Kabupaten Buru Selatan KPU-nya 70%, Bawaslu 70%, catatannya direalisasikan 30 September karena fiskalnya terbatas, atau Aru catatannya antara tanggal 15-18 akan dibayarkan dan dilunasi bulan September. Kami harap sebelum pendaftaran pasangan calon. Juga di sini ada beberapa Pemda misalnya Sula juga dilunasi KPU 31 Agustus, Kupang 15 September," tutur Ardian.

Ia mengungkapkan, keterlambatan pembayaran  disebabkan uang kas Pemda yang terbatas. Keterbatasan uang kas di pemda ini dikarenakan turunnya angka pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan sebagainya akibat pandemi virus Corona (COVID-19).

Namun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menginstruksikan daerah-daerah tersebut untuk melakukan pembayaran secara bertahap dengan komitmen yang pasti.

Menurut Ardian, beberapa daerah khususnya yang sudah disebutkan di atas sudah memberikan komitmen kepada pemerintah pusat terkait waktu pelunasan biaya Pilkada.

"Kami sudah peta masing-masing Pemda, walaupun bertahap, masing-masing komitmen Pemda untuk melunasi MPAD ini ada. Memang beberapa daerah yang punya keterbatasan kas itu harus melakukan transfer dalam beberapa tahap," tutup Ardian. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00