SK Pemberhentian Amizaro Waruwu Dalam Proses

KBRN, Gunungsitoli: Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Amizaro sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, masih belum di terbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Anggota DPRD Dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Nias Utara, Yaaman Telaumbanua mengatakan, Surat Pengunduran diri Amizaro waruwu sebagai anggota DPRD telah di sampaikan ke Pimpinana DPRD Bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Utara, tanggal 24 Agustus 2020.

Hingga kini SK pemberhentian Amizaro Waruwu sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, belum di terbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dan pihak dari Pengurus PAN masih menunggu dikarenakan sedang diproses oleh Pemerintah Provinsi.

Bila SK pemberhentian dalam status anggota DPRD di terbitkan oleh Gubernur maka Pihak dari DPD PAN Kabupaten Nias Utara,  akan mengajukan sebanyak 3 orang pengganti Amizaro Waruwu sebagai Pimpinan DPRD kepada DPP PAN Pusat dan setelah ada rekomendasi dari Pusat maka Pihak dari DPD PAN Nias Utara akan menyampaikan ke lembaga DPRD Nias Utara.

SK Pemberhentian sebagai anggota DPRD beda dengan SK Pemberhentian dari Pimpinan DPRD, sehingga yang di usulkan ke Pemerintah Provinsi melalui Pemerintah daerah, hanya SK pemberhentian dari anggota DPRD serta SK Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD.

“Terbit atau tidaknya SK Pemberhentian Amizaro Waruwu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, tidak menjadi kendala dalam berkompetisi sebagai Calon Bupati Nias Utara, sesuai yang tertera dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-KPT/06/KPU/VIII/2020," terang, Yaaman Telaumbanua. Sabtu (31/10/2020).

Ketua KPU Kabupaten Nias Utara Evorianus Harefa menyatakan bahwa SK Pemberhentian Amizaro Waruwu sebagai anggota DPRD Nias Utara masih belum jatuh tempo, dan KPU Nias Utara juga sedang menunggu petunjuk dari KPU RI.

Menurut Evorianus, Penyerahan SK Pemberhentian tersebut ke KPU Masih ada waktu hingga tanggal 9 November 2020, bahkan seperti pemilihan tahun 2015 lalu, KPU RI memperlunak tentang penyerahan SK permberhentian tersebut dikarenakan bisa saja terjadi penjegalan politik.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00