DPRA Berharap Pilkada di Aceh Mengacu UUPA

KBRN, Banda Aceh : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Teuku Raja Keumangan berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh mengacu pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), sesuai dengan kekhususan Aceh.

“Kita berharap Pilkada di Aceh tetap mengacu kepada Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sebagai kekhususan Aceh,” kata Raja Keumangan kepada rr.co.id di Banda Aceh Sabtu (21/11/2020).

Menurutnya, di dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan secara jelas dan detail terkait kekhususan Aceh yang sudah diberikan secara penuh oleh pemerintah pusat kepada Aceh, agar dapat melakukan tata kelola Pemerintah Aceh sesuai UUPA, termasuk dalam hal pelaksanaan Pilkada atau Pemilu.

“Jika Pilkada Aceh dilaksanakan tidak mengacu pada kepada UUPA, artinya kekhususan Aceh tidak ada,” kata Teuku Raja Keumangan menegaskan.

Jikapun merujuk ke Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh, maka pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Aceh (Pilkada) tidak termasuk kedalam Kewenagan Pemerintah yang bersifat Nasional di Aceh,

“Untuk itu, saya berharap kepada Pemerintah Aceh agar segera mempersiapkan agar pelaksanaan Pilkada Aceh 2022 sesuai dengan kekhususan Aceh,’pintanya lagi.

Ia juga meminta Pemerintah Aceh bersama Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh agar giat melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), agar Pilkada Aceh bisa terlaksana sesuai kekhususan yang berlaku di Aceh.

“Apa pun ceritanya, Pilkada Aceh harus tetap mengacu pada UUPA. Karena hal ini sudah dijamin sepenuhnya oleh undang-undang,” kata Teuku Raja Keumangan menegaskan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00