[DEBAT PILKADA] Bobby Sentil Korupsi Pemkot Medan

Calon Wali Kota Medan Nomor Urut 2, Bobby Nasution (Dok. Istimewa/cnnindonesia)

KBRN, Jakarta: Dalam Debat Pilkada Medan 2020, suasana nampak cukup 'panas' karena dua pasangan calon (paslon) sangat agresif.

Calon Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyentil masalah korupsi yang membuat Pemerintah Pusat maupun perusahaan di wilayah Medan Utara hilang kepercayaan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.

"Kita (jika menang) ingin kolaborasi dengan pemerintah pusat dan korporasi di Medan bagian utara. Mungkin 2013 atau 2018 Pemerintah Kota Medan sudah kolaborasi dengan pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat juga bagaimana ya? Kita saja (jika) mau memberi bantuan atau pendanaan ke orang lain pasti kita lihat dulu bagaimana yang diberikan dana ini bisa nggak menjamin tidak dikorupsi," ucap Bobby dengan lantang dalam Debat Pilkada Medan 2020, Sabtu (21/11/2020).

Menurut Bobby, jika ada jaminan tidak ada korupsi (dalam proyek-proyek pembangunan), dirinya yakin bahwa Pemerintah Pusat serta stakeholder dapat memberi bantuan maksimal.

"Pemerintah Kota (Medan), Bersihkan korupsinya," ujar Bobby yang ditujukan kepada Paslon nomor urut 1, Calon Wali Kota Medan, Akhyar Nasution.

Sindiran Paslon nomor urut 2 Cawalkot Medan, Bobby Nasution, diketahui membalas ucapan Akhyar Nasution yang seolah memberi image bahwa Pemerintah Pusat menunda-nunda pembangunan di Kota Medan.

Awalnya, Akhyar Nasution menanyakan strategi Paslon nomor urut 2, Bobby-Aulia mengatasi bencana rob di kawasan Medan Belawan.

"Banjir rob di Belawan butuh kajian. Kita harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita harus menyediakan, membuat benteng-benteng alam, menanam mangrove, dan kita memikirkan nelayan, bagaimana memindahkan mereka tapi tidak tersakiti. Kita butuh kajian dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuat tanggul-tanggul dari alam maupun tanah," jawab Aulia kepada Akhyar dalam debat Pilkada Medan, Sabtu (21/11/2020).

Aulia mengatakan rob di Belawan terjadi hampir setiap hari. 

Menurutnya, hal ini dipicu oleh hutan mangrove yang sudah habis.

"Belawan sendiri abrasinya cukup tinggi akibat mangrove sudah habis. Ini menjadi kendala terbesar kita di wilayah utara," sambung Aulia.

Akan tetapi Akhyar langsung menyanggah jawaban Aulia Rahman.

Dirinya mengklaim, Pemkot Medan sebenarnya sudah minta ke pemerintah pusat agar dibuat tanggul di Belawan sejak 2013 silam.

Bahkan dia juga menyebutkan bahwa Pemkot Medan sudah mengajukan permintaan pembangunan tanggul secara langsung ke Presiden Joko Widodo pada 2018 lalu.

"Koordinasi dengan Kementerian PUPR sudah sejak 2013. Bahkan pada 2018, Pak Wali Kota saat itu, Pak Dzulmi Eldin, langsung menjumpai Presiden di Binjai. Namun, sampai sekarang tidak ada realisasinya," kata Akhyar.

Dia mengutarakan, belum ada kejelasan soal pembangunan tanggul guna mencegah rob di Belawan, padahal hal itu adalah prioritas.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00