Ombudsman Ingatkan Potensi Manipulasi Pemilih pada Pilkada

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab. (KBRN)

KBRN, Denpasar: Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 tetap berjalan di tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi yang tak biasa, penyelenggara mengemban tugas berat untuk menjamin kesehatan masyarakat, sekaligus menjaga tingkat partisipasi pemilih. 

Terlepas dari itu semua, Ombudsman melihat sejumlah potensi maladministrasi dan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2020. 

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab menyampaikan, salah satu potensi pelanggaran adalah manipulasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Karena kita semua kan menggunakan masker. Tentu tidak bisa mengidentifikasi setiap orang yang datang. Bisa saja satu orang menusuk berkali-kali dengan penggunaan masker dan sebagainya. Atau bisa saja mereka mencuci dengan cepat tinta-tinta yang dipakai untuk penanda mereka yang sudah memilih, apalagi sudah ada teknologi untuk menghilangkan dengan cepat, tentu itu menjadi potensi-potensi pelanggaran," ungkapnya kepada RRI di Sanur, Kamis (26/11/2020). 

Meski syarat menggunakan hak pilih adalah membawa formulir C-6 dan kartu identitas, akan tetapi Umar melihat tetap ada celah untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, ia meminta seluruh petugas khususnya ditingkat TPS jeli dalam mendata dan memantau setiap pemilih. 

"Makanya apakah nanti pemeriksaan seseorang itu akan membuka masker ataukah tidak. Nanti sangat tergantung ke teknis yang akan digunakan oleh tim yang di TPS atau pelaksana di TPS," ujarnya. 

"Apakah nanti setiap yang datang, ketika akan menyetor KTPnya atau kertas pemilihnya (formulir C-6) akan diperiksa dulu wajahnya seperti apa, dicocokkan dulu dengan KTP, itu kita belum tahu. Tetapi kita harap seperti itu. Sehingga tidak ada manipulasi, tidak ada maladministrasi terkait dengan Pilkada 2020," imbuhnya. 

Selain itu Umar mengingatkan penyelenggara untuk tetap menjamin keselamatan pemilih dalam Pilkada 2020. Penerapan protokol kesehatan secara ketat di TPS harus menjadi prioritas seluruh penyelenggara pesta demokrasi. 

"Kan ada kecenderungan munculnya klaster COVID-19 di Pilkada. Sebagaimana yang kita ketahui juga, informasi-informasi yang berkembang, bahwa ternyata Pilkada menghasilkan klaster COVID-19. Oleh karena itu kita sangat berharap agar didalam pelaksanana Pilkada tanggal 9 Desember 2020, betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara komprehensif," pungkas Umar Ibnu Alkhatab.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00