Kepala Daerah Papua Usul Pembentukan Pengawas Otsus

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano bersama Bupati Puncak Yuni Wonda usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Tim Pansus RUU Otsus Papua DPR RI,Senin (4/5/2021) di Jayapura.(Foto/rri.co.id/Charlie.Reinhard)

KBRN, Jayapura: Usulan mengenai pembentukan lembaga pengawas otonomi khusus (Otsus) dan evaluasi total muncul dari sejumlah kepala daerah di Papua saat rapat dengar pendapat bersama Tim Pansus RUU Otsus Papua DPR RI yang digelar di Jayapura, belum lama ini.

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano mengatakan, evaluasi Otsus Papua harus dilakukan. Sebab kepala daerah seperti gubernur, atau bupati/ walikota yang melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana Otsus wajib diusut tuntas, bahkan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Sudah 20 tahun tidak ada evuluasi jika ada kesalahamn harus ditangkap dan diproses hukum.Perintah pusat jangan melakukan pembiaran kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan dana otsus," tegasnya, ditulis Selasa (4/5/2021).

Benhur juga menyarankan agar dibentuk badan khusus pengawan dana Otsus. Badan pengawas Otsus yang independen diyakininya akan sangat membantu pengunaan dana dengan benar dan tepat sasaran.

Sementara itu, Bupati Merauke Romanus Mbaraka menegaskan, ke depan penggunaan dana Otsus harus transparan. Pemerintah kabupaten dan kota di Papua pun dituntutnya harus punya indikator pembabangunam yang jelas.

"Harus ada indikator yang jelas sesuai dengan masa tugas pimpinan daerah," katanya.

Pembangunan dengan bantuan dana Otsus juga diharpkan  tepat sasaran. Fokus pembangunan terpusat di Kabupaten/Kota di Papua. Penggunaan dana Otsus juga harus lebih besar porsinya di Kabupaten/Kota.

"Kalau indikatornya jelas saya yakin pemimpin akan bertanggung jawab dalam membangun daerahnya," ujarnya. (Buy)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00