Bawaslu Berharap Ada Harmonisasi Aturan Pemilu-Pilkada

Ketua Bawaslu RI, Abhan. (Dok. Humas Bawaslu RI).jpeg

KBRN, Jakarta: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Abhan berharap, ada harmonisasi antara regulasi pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah (pilkada) agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Abhan mengungkapkan, bahwa harmonisasi itu terutama terkait tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu dan penegakkan hukum. Selain itu, juga terkait sinkronisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) dalam setiap tahapan.

“Karena masih ada regulasi yang tumpang-tindih dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 lalu. Ini tentu saja menyulitkan para penyelenggara,” ungkapny dalam diskusi ‘Rekomendasi Bawaslu dalam penataan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024” yang digelar virtual, Jakarta, Rabu (22/9/2021).

Abhan juga mendorong adanya peningkatan kemampuan penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan mudah diakses dalam setiap proses pengawasan.

“Ini penting dilakukan mengingat KPU telah mempersiapkan sistem informasi yang akan digunakan pada setiap tahapan. Sempurnakan sistem informasi yang ada agar tidak menjadi kendala Ketika digunakan,” ujarnya.

Abhan mengatakan, Bawaslu juga turut mendorong adanya penyederhanaan surat suara yang memudahkan pemilih, sekaligus memudahkan penyelenggara dalam proses administrasinya nanti.

"Mendorong adanya penyederhanaan surat suara yang memungkinkan memberi kemudahan bagi pemilih serta kemudahan pengadministrasian bagi penyelenggara," katanya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00