PDIP Buat Aturan Pembatasan Pencalonan Satu Keluarga

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Istimewa)

KBRN, Jakarta: Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya telah membuat aturan yang membatasi jumlah orang dari satu keluarga yang ingin menjadi calon anggota legislatif dan calon kepala daerah. 

Hal tu, kata Hasto, guna mencegah nepotisme.

"PDIP membatasi pencalonan kepala daerah dan anggota legislatif dalam satu keluarga paling banyak hanya dua orang yang bisa dicalonkan dan tidak boleh dalam satu tingkatan dan satu daerah pemilihan yang sama," ungkapna dalam sebuah video yang ditampilkan dalam sambutan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (27/6/2022).

Ia juga mengatakan, PDIP juga memiliki berbagai program untuk melahirkan negarawan dengan standar moral tinggi. Salah satunya melalui pendidikan politik.

"Pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan PDIP dilakukan untuk melahirkan negarawan dengan standar moral dan etika yang tinggi. Karenanya, setiap calon pengurus partai, kepala daerah, dan anggota legislatif wajib mengikuti psikotes dan sekolah partai," kata Hasto.

Bahkan, lanjut dia, PDIP juga mewajibkan para kader melaporkan harta kekayaan, dan juga langsung memecat kader yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

"PDIP membangun sistem untuk menjaga integritas dengan menyusun sepaket peraturan, di antaranya kewajiban pimpinan partai melaporkan kekayaan partai kepada Ketua Umum, sanksi pemecatan bagi anggota dan kader partai yang tertangkap tangan KPK," kata Hasto.

Bahkan juga untuk para kader PDIP yang pernah berstatus tersangka, maka mereka tidak diberi izin untuk mengikuti pemilu.

"Proses seleksi ketat penugasan kader partai. Sehingga mereka yang berstatus tersangka korupsi tidak bisa dicalonkan sebagai calon kepala daerah, wakil kepala daerah, dan anggota legislatif," terangnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar