Kemendagri Diminta Menunjuk Penjabat Gubernur Tiga DOB Papua

Suasana Rapat Paripurna DPR RI ke-26 masa persidangan V tahun sidang 2021-2022. Foto: Devi/rni/DPR.go.id

KBRN, Jakarta: Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunjuk penjabat gubernur dari tiga Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.    

Hal itu setelah Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (RUU DOB) Papua dalam Rapat Paripurna pada hari ini, Kamis (30/6/2022).

"Tentu tugas DPR sampai di sini sudah selesai, berikutnya adalah tugas pemerintah melakukan finalisasi terhadap RUU ini sampai nanti diterbitkan dalam lembaran negara," kata Anggota Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Kamis (30/6/2022).

"Tidak kalah penting tentu implementasi dari undang-undang ini. Kementerian Dalam Negeri akan segera menunjuk penjabat gubernur di Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan untuk mulai membentuk roda organisasi di sana," sambungnya.

Selain itu, pihaknya akan mempersiapkan hadirnya daerah-daerah pemilihan baru agar nanti terbentuk DPRD Provinsi, perwakilan di DPR RI tahun 2024. 

Penetapan tiga Daerah Otonomi Baru ini, tegasnya, juga mendengarkan pendapat dari Majelis Rakyat Papua (MRP). 

"Kami berkeyakinan berdasarkan data-data obyektif keberadaan tiga DOB ini layak untuk kami jadikan daerah otonomi baru. Kami juga sudah melakukan kunjungan ke tiga DOB ini sebelum undang-undangnya disahkan," tandasnya.

Rifqi optimistis kehadiran Daereh Otonomi Baru (DOB) ini memperkuat aspek kedaulatan rakyat yang hadir di tanah Papua.

"Kehadiran Daereh Otonomi Baru (DOB) ini nanti akan menambah secara kuantitas dan mudah-mudahan juga secara kualitas, perwakilan masyarakat Papua di DPR RI dan DPD RI termasuk nanti keberadaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memperkuat aspek kedaulatan rakyat yang hadir di tanah Papua," terangnya.

Apalagi, lanjutnya, penetapan tiga DOB ini setelah pihaknya melakukan kajian intensif bersama dengan pemerintah. 

"Pemerintah dalam hal ini diwakili Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM semua memiliki satu perspektif terkait dengan pentingnya hadirnya Daerah Otonomi Baru tiga provinsi ini," pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar