Terkait PKI, Gatot Nurmantyo Tuntut Presiden Sikapi

KBRN, Jakarta : Jagad maya dibikin geger gara-gara Eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo, membuat surat terbuka yang ditujukan oleh Presiden Rai, Joko Widodo (Jokowi). Dalam suratnya itu, Gatot yang juga sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan bahwa bibit-bibit PKI (Partai Komunis Indonesia) kembali hidup bahkan sebagian sudah masuk dalam lingkungan eksekutif atau legislatif. Hal itu ditegaskannya sangat berbahaya bagi negara.

Gatot menuding bahwa aktifitas tanpa ada PKI kali ini telah berkamuflase sehingga makin membuat situasi tidak kondusif. Oleh sebab itu dia meminta Presiden menanggapi serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru.

"Sebagian mereka sudah berani memutarbalikkan sejarah, dengan menyatakan bahwa PKI adalah korban, dan kalangan non PKI khususnya umat Islam sebagai pelaku pelanggaran HAM berat terhadap orang-orang PKI," tulis Gatot, Jumat (25/9/2020).

Atas dasar itu, Gatot yang mengatasnamakan masyarakat banyak dan bagian dari KAMI meminta dan menuntut Jokowi melakukan berbagai langkah antisipatif. Pertama, Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang dipimpinnya untuk bertindak serius terhadap gejala, gelagat, dan fakta kebangkitan neokomunisme dan/atau PKI Gaya Baru yang sudah nyata dan tidak perlu lagi ditanya.

Kedua, Presiden Joko Widodo dengan kewenangannya sebagai Presiden meminta DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan tentang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan agar menarik RUU HIP dari Prolegnas dan tidak memproses RUU tentang BPIP.

Ketiga, Presiden Joko Widodo sesuai kewenangan yang dimilikinya menyerukan lembaga-lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga penyiaran publik, khususnya TVRI, untuk menayangkan Film Pengkhianatan G 30-S/PKI dan/atau film serupa agar rakyat Indonesia memahami noda hitam dalam sejarah kebangsaan Indonesia.

"Begitu pula, agar pelajaran sejarah yang menjelaskan noda hitam tersebut diajarkan kepada segenap peserta didik, tidak dikurangi apalagi dihilangkan," pungkasnya. 

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00