KAMI Diminta Arahkan Anggotanya Berdemonstrasi Secara Elegan

Pengamat sekaligus Pakar Politik serta Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens (Dok. Istimewa/tribunnews)

KBRN, Jakarta: Beredar kabar bahwa ada kelompok oposisi jalanan yang hendak memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober dengan menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Pengamat Politik dan Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, mengatakan, para ormas dan kelompok oposisi jalanan seperti Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), sebaiknya mengimbau para anggota dan simpatisannya untuk melakukan peringatan sumpah pemuda dengan cara yang lebih elegan dan tidak mengganggu kepentingan umum. 

"Saya mendengar ada desas-desus, kelompok oposisi jalanan ingin kembali melakukan aksi protes menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Aksi massa itu memang bagian dari partisipasi politik dalam demokrasi. Namun, hindari anarkisme sebagaimana dalam aksi 8/10 dan 13/10 pada paruh pertama bulan ini. Semua itu tidak mencerminkan kedewasaan dalam berdemokrasi dan hanya merusak citra kaum muda sendiri," kata Boni melalui catatan resmi jelang Hari Sumpah Pemuda, yang diterima wartawan di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Pakar Politik Lulusan Universitas Walden Amerika Serikat tersebut mengutarakan, aksi massa merupakan bagian dari partisipasi politik dalam demokrasi, namun jika disandingkan dengan anarkisme, justru akan menjadi buruk serta merusak semuanya.

BACA JUGA: Boni Hargens: Sumpah Pemuda Sakral, Jangan Anarkis

Oleh karena itu, menurutnya, kalau memang betul ada agenda turun ke jalan pada 28 Oktober 2020, ia meminta agar dirancanglah suatu aksi penyampaian pendapat yang lebih cerdas dan damai, bukannya aksi protes brutal dan anarkis.

"Tunjukkan bahwa KAMI benar-benar ingin mengambil bagian di dalam proyek membangun bangsa dan negara meski melalui jalan yang berbeda. Berbeda itu normal, tetapi menabrak norma dan hukum yang berlaku hanya supaya kelihatan “berbeda” itu tidak normal. Pemerintahan dalam sistem demokrasi membutuhkan kritik dan evaluasi dari oposisi. Maka, peran masyarakat sipil harus menonjol dalam memberikan evaluasi, tetapi dengan cara-cara yang tidak melawan hukum supaya tidak kontraproduktif," tandasnya.

Sebelumnya Boni juga mengutarakan, bahwa pada 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Indonesia sebagai satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dimana peristiwa sejarah itu sakral dan menjadi bagian sentral dari perjalanan historia bangsa dan negara Indonesia.

Karena pemuda merupakan bagian integral dari Sumpah Pemuda yang sakral itu, sudah semestinya saat ini pemuda seharusnya dapat menjadi aktor penjaga perdamaian bukannya pelaku aksi anarkis.

"Sudah selayaknya generasi bangsa hari ini memperingatinya sebagai momen sejarah yang penting. Perjuangan “menjadi Indonesia” adalah perjuangan tiada henti dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang satu, adil, dan makmur," ucap Boni.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00