Evaluasi 'Revolusi Mental', Utamanya Mental Aparatus Negara

Foto: (Dok. Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso/aww)

KBRN, Jakarta: Terjerat OTTnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menandakan Revolusi Mental dinilai belum berjalan efektif terutama oleh aparatus penyelenggara negara sendiri.

"Terkait dengan banyaknya pejabat publik di era Jokowi terjerat perkara korupsi, Saya kira ini menunjukkan ada kurang semacam ketidakefektifan atau kurang watak dan Revolusi Mental terhadap karakter aparatus negara. Pemerintah harus melihat ini sebagai satu agenda," kata Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Indonesia (UI), Dr. Ade Reza Hariyadi, kepada RRI.co.id, Sabtu (28/11/2020).

Untuk itu, menurut Ade, tentu harus ada evaluasi terhadap efektivitas dari Revolusi Mental tersebut.

"Ini juga evaluasi terhadap sejauh mana revolusi mental berlangsung efektif terutama pada aparatus negara, sejauh mana transformasi ideologi Pancasila sebagai ideologi negara dilakukan secara sungguh-sungguh sebagai pedoman oleh aparatus penyelenggara negara," sebutnya.

Menurutnya, Revolusi Mental tidak boleh berhenti sebagai jargon politik, dan tidak boleh digunakan sebagai sarana politik sosial engineering pada masyarakat saja, tapi yang terpenting justru bagaimana membentuk mental karakter pada aparatus negara agar sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Kalau saya tidak pancasilais itu nggak ada efeknya, kalau menteri tidak pancasilais bahaya, karena menyangkut jutaan warga negara. Misalnya seorang gubernur tidak pancasilais, itu bahaya. Jadi pembinaan ideologi Pancasila itu mestinya fokusnya adalah bagaimana memastikan aparatus negara itu menjalankan dan mengamalkan Pancasila sebaik baiknya," sebutnya.

"Yang terjadi itu Revolusi Mental selalu diarahkan ke masyarakat, harus toleran. Masyarakat memang penting, tapi yang paling penting aparatus penyelenggara negara," pungkasnya menambahkan.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00