Revisi UU Pemilu, Fraksi PAN: Batalkan!

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. Foto: Dok. dpr.go.id/ Runi/Man

KBRN, Jakarta: Partai Amanat Nasional (PAN) meminta untuk menunda, bahkan membatalkan pembahasan revisi undang-undang kepemiluan, meliputi Undang-Undang Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. 

Anggota Komisi II yang juga Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menyatakan, RUU yang merupakan hak inisiatif dari Komisi II itu dewasa ini sedang dilakukan harmonisasi dan singkronisasi oleh Baleg. 

"(Tapi) banyak hal yang amat fundamental dijadikan alasan agar RUU Pemilu ini ditunda atau dibatalkan untuk dibahas. Setelah dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyangkut kasus pandemi Covid-19 yang makin mengganas," katanya, Jumat (22/1/2021).

Kata dia, berdasarkan laporan dari Gugus Tugas terhadap perkembangan pandemi Covid-19, yang makin parah terjadi di kawasan pulau Jawa dan Bali. Alasan itulah yang membuat pemerintah kembali memperpanjang PPKM (Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). 

Di mana, kasus positif Covid-19 di Indonesia kini mencapai 965.283 dan pasien meninggal berjumlah 27.453. Angka ini sekaligus menempatkan Indonesia pada peringkat 3 negara dengan kasus positif tertinggi di Asia. 

Melihat dan mengamati kondisi pandemi Covid-19 yang makin rawan dan parah, tambah Guspardi, tentu akan lebih baik jika energi bangsa ini ditumpahkan untuk bagaimana agar masyarakat terhindar dari wabah yang sudah hampir satu tahun melanda Indonesia. 

"Jadi lebih baik fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan mengutamakan keselamatan masyarakat," tekannya.

Dengan pandemi yang makin meningkat, lanjut dia, artinya gerak ekonomi masyarakat juga harus dibatasi dengan protokol yang ketat. 

"Tak boleh kerumun, jaga jarak, cuci tangan. Kebijakan pembatasan pegawai swasta dan pemerintah 25 persen hadir fisik dan 75 persen bekerja dari rumah (WFH), bahkan jam operasional beberapa sektor usaha juga dibatasi," imbuhnya.

Namun di satu sisi, tambahnya, kebijakan yang tegas tersebut berimbas pada roda ekonomi yang melambat. Kondisi perekonomian pun kian terpuruk. 

"Bahkan bisa lebih parah daripada Krismon 1998 yang saat itu tak dilarang beraktivitas. Dengan semakin terpuruknya ekonomi," katanya.

"Maka lebih relevan bila saat ini fokus nasional adalah mengatasi permasalahan ekonomi tersebut," tekannya lagi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00