Sidang Pilkada Kalsel, Saksi Akui Kemasi Bantuan

Gedung Mahkamah Konstitusi/ Dok. Istimewa

KBRN, Jakarta: Saksi kasus sengketa Pilkada Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yahya mengakui dirinya pernah mengemas bantuan sosial (bansos) untuk pemenangan pasangan petahana Sahbirin Noor-Muhidin.

Hal itu dia ungkapkan dalam sidang sengketa Pilkada Kalsel di Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini. Saksi mengaku dirinya terlibat langsung dalam pengemasan beras untuk bansos sejak 2018 hingga pertengahan 2020 lalu.

"Perintah itu disampaikan kepada kami, katanya ini langsung dari Jenderal. Jenderal sebutan Muhammad Ikhsan kepada Gubernur Sahbirin Noor. Muhammad Ikhsan adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalsel," aku Yahya dalam sidang, dikutip melalui kanal Youtube milik MK, Selasa (23/2/2021).

Pria yang berprofesi sebagai pengemudi tenaga kontrak di Balai Pengawasan Benih Kalsel ini mengungkapkan, pegawai kontrak diperintahkan mengemas beras bansos per hari hingga tujuh ton atau sekitar 1.800 kemasan. Bansos itu dilengkapi dengan stiker bertuliskan "Bergerak" dan "Paman Birin" disertai foto Sahbirin Noor dilakukan dengan pengerahan pegawai kontrak. 

Setelah dikemas, sambung dia, beras bansos juga diantar ke rumah dinas gubernur sebelum dibagikan kepada masyarakat. Yahya juga membenarkan tayangan foto dan video yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut.

Hal senada juga disampaikan Chandra Adi Susilo. Menurutnya, dugaan penyalahgunaan bansos yang melibatkan ASN untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 tersebut tersebar di 20 kecamatan dan diketahui melalui media sosial dan tayangan berita stasiun telivisi lokal di Banjarmasin.

Chandra juga mengaku melihat bahan kampanye pasangan Sahbirin Noor-Muhidin di fasilitas-fasilitas umum, di antara di mobil pengangkut sampah dan tandon air.

Dalam sidang itu, terjadi perdebatan yang cukup menarik antara Hakim Aswanto dengan saksi Pihak Terkait, Hamdiah. Saksi merupakan saksi tingkat Kabupaten Banjar. Saat hakim Aswanto bertanya, tampak saksi menjawab ringkas dan sering menjawab tidak tahu.

"Saksi tadi menjelaskan ada pelanggaran berupa surat suara tercoblos. Apakah saksi tahu ada orang yang dijatuhi pidana karena mencoblos surat suara sebelum pemungutan suara," Tanya Aswanto. 

Pertanyaan itu kemudian dijawab tidak tahu oleh  Hamdiah.

"Tadi ibu saat ditanya Pemohon tahu. Kini saya tanya tidak tahu. Ibu harus jujur memberikan kesaksian, ibu kalau mau masuk neraka silakan saja masuk sendirian. Jangan ngajak-ngajak hakim. Nanti akibat dari ibu tidak jujur, kita semua bisa masuk neraka jika putusan nanti ada pihak yang terzalimi," kata Aswanto mengingatkan.

Beberapa kali Aswanto meminta saksi untuk jujur karena sudah disumpah di depan persidangan.

"Ibu tadi disumpah, kalau tidak jujur kami bisa meminta untuk diproses secara hukum karena memberikan kesaksian palsu," tegasnya memperingatkan.

Panel Hakim Suhartoyo juga menyoroti adanya 24 TPS dengan pemilih 100 persen kehadiran dan seluruhya memilih pasangan Sahbirin-Muhiddin. Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah pun yang menjadi sasaran pertanyaan hakim. 

"Kabupaten Tapin Kecamatan Binuang, kalau hasil pengawasan Bawaslu, ada 24 TPS di Kecamatan Binuag 100 persen," terang Erna. 

"24 TPS ya, 100 persen? Kepasangan nomor berapa?" tanya Hakim Suhartoyo

"(Suaranya) Ke Nomor berapa?" cecar hakim.

"TPS-nya?" Tanya Erna balik tampak tak menegerti pertanyaan hakim.

"Kepasangan Nomor berapa?" tegas hakim.

"Tidak semuanya 100 persen untuk kepasangan 01, tetapi ada juga perolehan suara untuk pasangan 02," jawab Erna.

"Iya, tapi perolehan suara Pasangan 02 itu seratus persen juga?" tanya Suhartoyo. 

"Perolehan pasangan 02 dari 24 TPS untuk itu ada 190 suara, untuk pasangan 01 sebanyak 6027 suara," jawab Erna lagi.

"Bukan Bu, yang 100 persen itu semua ada 24 TPS, nah itu untuk pasangan berapa saja?," tanya hakim Suhartoyo lagi.

"Jadi, perolehan suaranya kan ada 01 dan 02," jawab Erna.

Jawaban Erna ini membuat Hakim Suhartoyo geleng-geleng kepala. Akhirnya hakim mengalah dan mengatakan: "Waduh, saya gak bisa jadi meghitungnya. Boleh, sini datanya," tandasnya.

Hakim juga menanyakan dari kecamata Bawaslu apakah ada karena sesuatu yang men-drive, secara sistemik sehingga masyarakat di daerah tersebut memberikan suaranya 100 persen.

Erna menjelaskan, bawa pada saat pemungutan berlangsung tidak ada laporan pelanggaran. Namun, setelah itu ada laporan penggunaan suara oleh orang yang sudah meninggal dunia, yaitu pada TPS 01 dan TPS 02 Kelurahan Binuang, Kecamatan Binuang.

"TPS 01 dan 02, Keluharan Binuang, Kecamatan Binuang, untuk penanganan etik sudah ditindaklajuti, kalau penanganan pidana karena ditangani Gakumdu karena proses penanganan tersebut dihentikan, karena 01 pecoblos tidak dapat dihadirkan dan ditemui untuk diklarifikasi sampai batas akhir yang ditentukan, 02 juga dihentikan karena terduga tidak diketahui orangnya," jelas Erna.

Melihat persidangan tersebut, kubu pasagan Denny Indrayana-Difriadi merasa benar-benar mampu membuktikan hampir semua dalil gugatannya. Di antaranya soal penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan petahana, pasangan Sahbirin Noor-Muhiddin.

"Pada persidangan kan jelas semua dalil gugatan kami terbukti, secara terang-benderang disampaikan para saksi," kata kuasa hukum M Raziv Barokah dalam keterangannya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00