FOKUS: #POLEMIK PARTAI DEMOKRAT

AHY Serahkan Bukti, Kemenkumham: Akan Kami Telaah

(Kemeja Batik) Direktur Jendral Adminiatrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Cahyo R Muzhar (Dok RRI/Josua Sihombing)
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan Dokumen Kepengurusan Partai ke Dirjen AHU, Kemenkumham, Cahyo R Muzhar (Dok RRI/Josua Sihombing)

KBRN, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo R Muzhar menyatakan, pihaknya akan mempelajari dokumen kepengurusan Partai Demokrat (PD), yang diserahkan secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tentunya berdasarkan pertemuan tadi, apa yang disampaikan dan dijelaskan oleh pak AHY kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut kepada dokumen yang diserahkan ini," kata Cahyo usai menerima laporan dan dokumen kepengurusan Partai Demokrat di Gedung Ditjen AHU, Kemenkumham, Jakarta (8/3/2021).

Lebih lanjut Cahyo menyebut, pihaknya masih membutuhkan waktu untuk bisa memberikan tanggapan dari laporan AHY.

Selain itu, ia juga meminta masyarakat untuk bersabar dalam penentuan keputusan keabsahan pengurus partai berlambangkan segitiga Mercy itu.

"Kami tadi termasuk juga menerima dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Kemenkumham dalam hal ini Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Nanti kita akan pelajari," pungkas Cahyo.

Baca Juga: AHY Serahkan Bukti Dokumen Otentik ke Kemenkumham

Baca Juga: AHY Minta Kemenkumham Tolak Hasil  KLB Abal-abal

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama 34 perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) se Indonesia.

Kedatangannya itu, kata AHY,  yakni untuk meyakinkan pihak Kemenkumham, bahwa pihaknya merupakan pengurus Partai Demokrat secara sah yang diakui oleh pemerintah.

"Saya hari ini didampingi oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh ketua DPC dan seluruh kader partai Demokrat di wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua. Mereka adalah pemilik suara yang sah," sebutnya.

AHY juga meminta Kemenkumham untuk menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai Ketum PD 2021-2025.

AHY mengatakan, KLB yang disebutnya sebagai abal-abal, merupakan kegiatan yang ilegal dan inkonstitusional.

"Agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim KLB atau kongres luar biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai kegaiatan ilegal, kegiatan inkonstitusional. Kami sebut kegiatan KLB abal-abal," kata AHY.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00