FOKUS: #POLEMIK PARTAI DEMOKRAT

AHY Pede Laporannya Tumbangkan KLB Sumut

(tengah pegang buku kepengurusan partai) Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Ditjen AHU, Kemenkumham (Dok RRI/Josua Sihombing)

KBRN, Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini, laporan yang disertakan dengan dokumen kepengurusan partai yang dipimpinnya itu dapat membuahkan hasil keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menolak kepengurusan baru hasil Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut)

"Saya memiliki keyakinan Kemenkumham memiliki integritas dan bisa bertindak secara obyektif meggunakan segala data, bukti dan fakta yang kami terapkan hari ini," kata Agus Harimurti Yudhoyono usai menyerahkan laporan dan dokumen kepengurusan Partai Demokrat di Gedung Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkumham, Jakarta (8/3/2021).

Putera sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menyatakan, laporan dan dokumen yang diberikan itu untuk membuktikan ketidaksahannya pelaksanaan KLB Deli Serdang yang menetapkan  Kepala Staf Kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum.

"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun," ujar AHY.

"Bahwa penyelenggaraannya, panitianya, pesertanya semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami," tambahnya lagi.

Baca Juga: Jhoni Allen Sekjen Demokrat Versi KLB Sumut

Baca Juga: AHY Serahkan Bukti, Kemenkumham: Akan Kami Telaah

Lebih lanjut Ketum Partai Demokrat yang terpilih berdasarkan hasil kongres ke-5 tahun 2020 ini menegaskan, pihaknya yang secara sah diakui secara hukum dan pemerintahan akan terus memberikan perlawanan terhadap Gerakan Pengembailalihan Kepempinan Partai Demokrat (GPKPD) yang ingin melengserkan kepemimpinannya secara tidak sah.

"Ini langkah yang kami tempuh, kami punya hak dan tentunya terus mencari keadilan. Kami ingin berjuang untuk menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, tetapi lebih dianggap dari segalanya kami juga ingin memperjuangkan demokrasi di negeri kita," pungkas AHY.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyambangi kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama 34 perwakilan Dewan Pengurus Daerah (DPD) se Indonesia.

Kedatangannya itu, kata AHY,  yakni untuk meyakinkan pihak Kemenkumham, bahwa pihaknya merupakan pengurus Partai Demokrat secara sah yang diakui oleh pemerintah.

"Saya hari ini didampingi oleh 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mewakili seluruh ketua DPC dan seluruh kader partai Demokrat di wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua. Mereka adalah pemilik suara yang sah," sebutnya.

AHY juga meminta Kemenkumham untuk menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko sebagai Ketum PD 2021-2025.

AHY mengatakan, KLB yang disebutnya sebagai abal-abal, merupakan kegiatan yang ilegal dan inkonstitusional.

"Agar Kemenkumham menolak dan tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambil alihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim KLB atau kongres luar biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai kegaiatan ilegal, kegiatan inkonstitusional. Kami sebut kegiatan KLB abal-abal," kata AHY.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00