FOKUS: #POLEMIK PARTAI DEMOKRAT

Jhoni Allen Minta AHY Benahi AD/ART

Jhoni Allen (tengah).(Dok.Ist)

KBRN, Jakarta: Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Jhoni Allen Marbun masih mempersoalkan masalah internal partai.

Jhoni meminta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertanggung jawab atas pemalsuan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

"AHY harus bertanggung jawab melakukan perencanaan terstruktur, masif, dan tertulis. Merampas hak-hak demokrasi, merampas hak-hak kedaulatan dari para kader, dan ini akan kita laporkan sebagai pemalsuan, khususnya pembukaan atau mukadimah AD/ART tidak sesuai mukadimah pada awalnya pendirian PD oleh 99 pendiri," kata Jhoni di kantor DPP Demokrat versi KLB sementara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2021).

AD/ART 2020 itu, kata dia, hanya ada dua pemegang kekuasaan tertinggi di Partai Demokrat, yaitu ketua umum dan ketua majelis tinggi.

"Ketua umum berwenang mengangkat dan memberhentikan DPP, DPD, DPC, dan menentukan segala hal strategis, kinerja political will di dalam partai. Sedangkan wakil ketua umum, sekretaris jenderal dan jabatan lainnya adalah pembantu ketua umum," ujarnya.

Dikatakan, ketua majelis tinggi memiliki kewenangan yang krusial karena membuat rancangan AD/ART yang akan disahkan di kongres atau KLB.

"Ketua majelis tinggi juga berwenang menentukan siapa calon ketua umum pada kongres. Sedangkan mahkamah partai hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada ketua majelis tinggi.  Semua ini isi daripada AD/ART 2020 menabrak UU Partai Politik," ucapnya.

Ditegaskan, perubahan tersebut mestinya hanya bisa dilakukan melalui pengadilan. 

"Melalui AD/ART, sama saja mengamputasi proses demokrasi karena mengambil keadilan, dan hak para kader di daerah. Sudah melanggar UUD, UU Parpol, mengambil hak-hak kader Demokrat," pungkasnya.(DNS)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00