FOKUS: #POLEMIK PARTAI DEMOKRAT

Tim Hukum Kubu AHY dan Brutalitas Demokratik

(tengah kemeja putih) Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat kubu AHY, Bambang Widjajanto usai Menggugat 10 Terlapor Tindakan Melawan Konstitusi Partai Demokrat di PN Jakarta Pusat (Dok RRI/Josua Sihombing)

KBRN, Jakarta: Kuasa Hukum dari Partai Demokrat (PD) Bambang Widjojanto menyebut adanya persoalan di tubuh PD dengan lahirnya kepengurusan baru hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, merupakan bentuk perusakan sistem demokrasi di Indonesia.

"Kalau segelintir orang yang sudah dipecat sebagian besarnya bisa melakukan tindakan seperti ini, ini yang diserang sebenarnya negara, kekuasaan dan pemerintahan yang sah, bukan sekedar Partai Demokrat," kata Bambang Widjojanto saat hendak mengajukan pelaporan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

"Kalau kemudian ini diakomodasi, fasilitasi tindakan tindakan seperti ini, ini bukan sekedar abal-abal. Ini brutalitas demokratik terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya pak Jokowi," tambahnya lagi.

Terlebih, pemberangusan konstitusi melalui Kongres itu diungkapkan Bambang Widjojanto dicanangkan dan dilakukan oleh para mantan kader bahkan hingga pihak luar dari Partai Demokrat.

BACA JUGA: Kubu AHY Beberkan Status Peserta KLB Sumut

"Apalagi ada representasi pak Moeldoko yang posisinya sangat strategis sebagai KSP. Simbol negara ada di situ," ungkap Bambang Widjojanto.

Sementara itu secara terpisah, salah satu penggas KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun menyikapi tidak adanya hak suara oleh sejumlah kader yang telah dipecat namun tetap mengikuti KLB.

Sebagai salah satu pendiri Partai Demokrat, Jhoni tidak terima nasib dan hak suara kader partai hanya dapat ditentukan sepihak secara otoriter para pengurus tertinggi PD.

"Hanya yang menentukan ketua umum, yang memecat memberhentikan. SBY, semua calon harus melalui persetujuan SBY, nasib kita ini yang mereka buat ini di tangan dia semua," ucap Jhoni kepada awak media.

Untuk itu, Jhoni meyakini adanya berbagai laporan dan dokumen yang disampaikan kubu PD di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu merupakan bukti yang telah dimanipulasi.

"Saya tidak ada niat apa-apa, silakan, dia (kubu AHY) mau melapor karena dia memanipulasi AD ART yang mereka buat di 2020. Ini lho (faktanya), jadi saya gak heran. Jadi antara langkah mulut dan perbuatan tidak seimbang, itulah gerakan mereka," ucap Jhoni.

Sebagaimana diketahui, prahara Partai Demokrat memuncak ketika para pendiri partai berlambangkan segitiga Mercy dan sejumlah mantan kader menyerukan dan melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB yang dilakukan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret 2021 itu memiliki hasil kepengurusan baru dengan pucuk pimpinan di bawah komando Jendral TNI (Purn) Moeldoko. (Miechell Octovy Koagouw)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00