Evaluasi Tes CPNS di Sumbagsel, Komisi II Ungkap Soal Ratusan Formasi Kosong dan Kecurangan

KBRN, Palembang : Kesempatan yang diberikan Pemerintah kepada masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara melalui seleksi CPNS tahun 2021 belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan optimal. Lebih dari 260 formasi CPNS yang tersedia di Pemerintah Provinsi Jambi yang tidak terisi.

Hal itu diketahui saat diskusi antara anggota Komisi II DPR RI bersama Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional VII terkait Kecurangan dalan Rekrutmen CPNS Tahun 2021 yang berlangsung di Ruang Aula Sriwijaya BKN Regional VII, dalam rangka kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Palembang Kamis (20/1/2022).

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, dalam keterangannya kepada wartawan, mengungkapkan, fakta ini sungguh mengecewakan karena formasi yang disediakan seharusnya terisi semua mengingat besarnya ekspektasi masyarakat untuk menjadi ASN.

“Yang kami dengar Jambi tidak melaksanakan tes CPNS. Saya yakin banyak yang berminat tapi karena regulasinya yang tidak mendukung terpaksa tidak melakukan tes CPNS,” ujar Guspardi.

Tidak hanya Jambi, Guspardi juga membeberkan ada salah satu kabupaten di Bengkulu dan Sumatera Selatan yang tidak melaksanakan tes CPNS pada tahun ini. Tanpa menyebut daerah dimaksud, legislator dari Fraksi PAN ini berharap agar pelaksanaan tes CPNS kedepan dapat lebih baik lagi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen CPNS yang kerap dicap sarat kecurangan.

“Agar kedepan masyarakat yakin bahwa tidak ada satupun mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, kepala Dinas, Wali Kota, Bupati dan Anggota DPR yang bisa ‘menitip’ untuk ditolong agar lulus tes CPNS. Ini penting untuk mebangun kepercayaan masyarakat,” cetusnya.

Guspardi mengakui sistem seleksi CPNS dengan sistem komputerisasi yang diterapkan sudah lebih baik, namun itu tidak lantas menjamin tidak ada kecurangan. Buktinya, Komisi II mendapatkan laporan bahwa ada 225 laporan kecurangan dalam proses rekrutmen.

“Ada laporan salah seorang warga yang melapor ke Komisi II bahwa dia sudah lulus di rangking ke dua (tapi dicurangi-red).  Kecurangan ini terjadi di daerah. Modusnya setelah lulus, berkas milik korban tidak di proses oleh oknum Pemda sehingga dinyatakan tidak bersedia jadi CPNS,” beber Guspardi.

Guspardi berharap berbagai macam laporan yang masuk ke Komisi II dapat disikapi oleh BKN dan Menpan RB agar dibuat regulasi untuk meminimalisir kecurangan.

“Artinya sistemnya harus diperbaiki dan disempurnakan agar tidak ada akses untuk melakukan kecurangan,” pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar