E-Meterai, Beri Kepastian Hukum Dokumen Elektronik

E-Meterai

KBRN, Palembang : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluncurkan materai elektronik dengan nilai nominal Rp 10.000.

Materai elektronik ini untuk menjawab perkembangan perekonomian dan teknologi digital  serta memberi kepastian hukum terhadap dokumen elektronik.

“Dengan adanya pandemi Covid 19 akselerasi penggunaan teknologi digital semakin meningkat dan makin cepat. Sekarang, dipaksa oleh keadaan banyak transaksi beralih ke platform digital, pembuatan dokumen pun dilakukan secara elektronik. Alhamdulillah kita telah meluncurkan apa yang disebut materai elektronik,” kata Menteri Keuangan, Jumat (1/10/2021).

Sebagaimana ditulis jurnalis Pro3 RRI Magdalena, terkait peluncuran materai elektronik tersebut, pemerintah telah menerbitkan dua peraturan. Pertama, aturan pembayaran bea meterai menggunakan meterai elektronik. Kedua, aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan peluncuran materai elektronik merupakan babak baru untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak permateraian, juga untuk meminimalkan terjadinya pemalsuan materai.

“Harapannya, materai elektronik akan lebih mempermudah masyarakat, pemalsuan materai berkurang, dan yang penting di titik ujungnya adalah penerimaan negara. Itulah yang menjadi titik cerita mengenai pemateraian secara elektronik,” tukas Suryo.

Terkait dengan aturan pengadaan, pengelolaan, dan penjualan meterai,  Perusahaan Umum  Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) melaksanakan pencetakan meterai  tempel serta pembuatan dan distribusi meterai elektronik melalui penugasan dari  pemerintah.  

Perum Peruri dalam melaksanakan distribusi meterai elektronik dapat bekerja  sama dengan pihak lain melalui proses yang transparan, akuntabel, serta memberi  kesempatan yang sama.

Pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan melalui Portal e-Meterai  pada tautan https://pos.e-meterai.co.id dengan terlebih dahulu membuat akun pada laman tersebut. Jika terjadi kegagalan pada sistem meterai elektronik  pembayaran dapat dilakukan dengan  menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP).

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00