APBN, Instrumen Pelindung Perekonomian Rakyat

KBRN, Palembang : Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh KantorWilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode Mei 2022 pada 28/6/2022. Rilis ini mengungkap kinerja APBN Sumatera Selatan, dari sisi pendapatan,pengeluaran dan isu strategis sampai dengan 31 Mei 2022.

Dalam Siaran Pers Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan yang diterima RRI, Rabu (29/6/2022) menyebutkan, pendapatan negara di Sumatera Selatan per 30 Mei 2021 terealisasi Rp6,406 triliun. Atau mencapai43,16% dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakansebesar Rp5,549 triliun, dan PNBP sebesar Rp856,30 miliar.

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesarRp1.495,63 Miliar atau tumbuh 30,46%. Kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan sebesarRp937,26 Miliar. Lebih tinggi 40,29% dari tahun 2021 lalu.

Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp14,160 triliun. Atau 35,04% dari pagu yang ditetapkan.Terdiri dari belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp9,781 triliun, dan belanja pemerintahpusat Rp4,378 triliun.

Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai Rp2,062 triliun, belanja barang Rp1,552 triliun,belanja modal Rp757,18 miliar, dan belanja sosial Rp5,93 miliar.

Belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp631,55 Miliar. Turun 12,61%. Penyebabnya, realisasibelanja modal yang lebih rendah dibandingkan tahun 2021 karena adanya carry over proyek tahun 2020ke 2021, belum selesainya proses lelang, dan masih terdapat kegiatan yang menunggu petunjuk teknis.

Realisasi belanja pegawai tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. Hal ini dipengaruhipemberian tambahan 50% tunjangan kinerja pada THR 2022.

Kinerja realisasi belanja barang juga lebih rendah dari tahun lalu. Sebabnya antara lain, adanyaperubahan kebijakan internal pada Kementerian/Lembaga, dan lambatnya penetapan juknispelaksanaan kegiatan. Termasuk masih ada juknis yang belum diterbitkan, seperti belanja barang lainnyauntuk diserahkan kepada masyarakat atau Pemda yang berakibat kepada penundaan proses PBJ (belanjabarang).

Sama dengan belanja pegawai dan belanja barang, realisasi belanja modal juga lebih rendahdibandingkan 2021. Sebabnya, adanya pekerjaan yang selesai di tahun 2020, tetapi pembayaran terminterakhir di-carry over ke awal tahun 2021. Kendala lainnya yaitu proses PBJ dari (belanja modal) yangtidak sesuai rencana, terjadi gagal lelang, pihak ketiga yang menunda pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK. Selain itu, masih terdapat kegiatan yang masih dalam proses lelang dan kegiatanyang masih menunggu petunjuk teknis.

Belanja sosial meningkat sebesar 28,21% atau Rp5,82 miliar dari bulan lalu. Penyaluran belanja sosial inisangat bergantung pada juknis yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Kendalayang dihadapi dalam realisasi belanja ini adalah masih terdapat perubahan data identitas penerimabantuan.

Sementara belanja TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,74 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU)Rp5,72 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp17,73 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID)Rp37,30 miliar, DAK non Fisik Rp1,37 triliun, dan Dana Desa Rp892,72 miliar.

Realisasi TKDD ini mengalami penurunan sebesar Rp126,64 Miliar. Lebih rendah 1,52% dari tahun lalu.Sebabnya, masih dalam tahapan pengadaan, untuk DAK Fisik. Serta masih dalam tahapan penetapanAPBDes dan proses perekaman KPM, untuk Dana Desa.

Pemulihan ekonomi domestik hingga bulan Mei 2022 terjadi cukup kuat dan merata. Konsumsimasyarakat, investasi dan ekspor tumbuh cukup kuat dan menjadi motor pemulihan ekonomi, sehinggakonsolidasi APBN dapat terwujud dan berfungsi sebagai shock absorber, dan menjaga perekonomiandari tekanan ekonomi global yang masih volatile. APBN terus menjaga dan melindungi perekonomianrakyat.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar