Pemda Wajib Mengalokasikan Anggaran Penanganan Covid-19

KBRN, Semarang : Masing-masing pemda wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Moch Ardian N, dalam sosialisasi Permendagri No 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 secara virtual di Posko PDIP, Susukan, Kabupaten Semarang, Rabu (23/9/2021) menyatakan, masing masing pemda wajib mengalokasikan anggaran, tertuang Permendagri  Pasal 5.

Moch Ardian  menuturkan, Penanganan pandemi Covid 19 paling sedikit meliputi: dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi esenjangan penyediaan layanan publik; perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19; dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi untuk pos komando tingkat kelurahan; insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi; dan belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Dalam sosialisasi Permendagri No 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2022 secara virtual di Posko PDIP, Susukan, Kabupaten Semarang dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto dengan Nara Sumber  secara virtual Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Moch Ardian N, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Muhamad Iwan Setiawan, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dr Asral Hasan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.

 “Permendagri ini merupakan pedoman daerah guna merancang APBD 2022. Masalah pandemi Covid-19 masih menjadi pembahasan utama terutama dalam hal penanganan,” ungkap dia.

(Humas DPRD)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00