UMK Gandeng Bawaslu Kudus, Wujudkan Kurikulum MBKM

KBRN, Kudus : Demi mewujudkan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), melaksanakan penandatanganan kerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Kudus, tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penandatanganan kerjasama sebagai mewujudkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan program kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus Moh Wahibul Minan SPdI MHmengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Hukum UMK, dan pihaknya akan siap menjalankan isi kerjasama tersebut untuk terlibat dalam mendidik serta membimbing mahasiswa Fakultas Hukum UMK.

“Setelah penandatanganan ini, Bawaslu Kabupaten Kudus akan membuka lebar bagi mahasiswa Fakultas Hukum UMK yang berkeinginan magang di kantor Bawaslu Kabupaten Kudus, kami siap mendidik dan membimbing mahasiswa, atau mengisi kuliah tamu,” kata Minan panggilan akrabnya, Rabu (29/6/2022).

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan bagian dari tindak lanjut MoU antara Bawaslu Kabupaten Kudus dengan UMK yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kegiatan penandatanganan kerjasama dimulai pada pukul 09.30 WIB, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kudus, dengan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Kudus, Pimpinan Fakultas Hukum UMK dan Dosen Fakultas Hukum UMK.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., menjelaskan isi perjanjian kerjasama tersebut ialah mengajak Bawaslu Kabupaten Kudus untuk bersama-sama ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Kualitas pendidikan di Indonesia terlihat pada tingkat literasi masyarakat yang berada di peringkat 62 dari 70 Negara, maka dengan itu kami berupaya mengajak Bawaslu Kabupaten Kudus dan instansi lainnya untuk ikut serta mendidik mahasiswa Fakultas Hukum UMK,” ujarnya.

Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., berharap mahasiswa Fakultas Hukum UMK bisa magang di Bawaslu Kabupaten Kudus. Ia mengatakan bahwa mahasiswa selain diajarkan hard skill, juga harus memahami soft skill dan keterampilan lain.

“Kami berharap mahasiswa juga diajarkan keterampilan lainnya, agar lulusan mahasiswa Fakultas Hukum UMK tidak hanya menguasai satu bidang saja, sekaligus yang terpenting yaitu diajarkan mengenai sikap dan moral yang baik,” harapnya.

Ia juga menyarankan mahasiswa Fakultas Hukum UMK pada pelaksanaan Pemilu dapat diajak untuk mengkampanyekan anti politik uang dan politik identitas, karena dua hal tersebut rawan menimbulkan polarisasi perpecahan di masyarakat. (RK)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar