Ormas Islam dan Tokoh Lintas Agama Minta Pemerintah Abaikan Aduan Gerak

KBRN, Pati : Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) mendukung dan peduli terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang telah melakukan penutupan tempat-tempat hiburan malam karaoke dan prostitusi. Selain memutus penyebaran Covid-19, penutupan tersebut sekaligus untuk memberantas penyakit masyarakat.

Pernyataan dukungan Forsika tersebut, menanggapi surat pengaduan masyarakat memohon keadilan yang dilayangkan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kabupaten Pati kepada para pejabat negara dari pusat hingga daerah, 12 Oktober 2021. Intinya, Gerak menilai kebijakan itu, telah merugikan miliaran rupiah. Penandatanganan dan pembubuhan stempel basah pernyataan dan deklarasi dukungan kepada Pemkab Pati itu, di lakukan di Sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) , Rabu (20/10/2021).

Saat konferensi pers, Ketua MUI Kabupaten Pati KH Mujib Sholeh mengatakan, setelah membaca dan mencermati isi surat pengaduan masyarakat yang mengatas-namakan Gerak itu, pihaknya bersama-sama ormas Islam, serta umat beragama lainnya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah. “Karena menurut apa yang telah dilakukan pemerintah sudah benar. Sebab keberadaan mereka illegal dan tidak formal. Dari empat puluh sembilan tempat/kegiatan karaoke yang resmi berizin hanya enam itu pun fasilitas hotel. Semuanya illegal,” katanya.

Mujib Sholeh mengaku jenuh berkali-kali meminta pemerintah, namun upaya penutupan tersebut selalu gagal karena perlawanan mereka. Dan sejak Juni 2021 lalu Pemkab pati membentuk tim yang diketuai Kapolres Pati AKBP Christian Tobing, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Pati Sugiono.

“Maka kami sangat mendukung usaha mereka, karena jelas adanya tempat-tempat/kegiatan hiburan karaoke sangat-sangat merusak moral generasi bangsa. Apalagi yang namanya prostitusi. Masyallah, dan di tempat itu sangat-sangat mudah sekali adanya miras dan narkoba, serta berimbas kepada rumah tangga yang hancur gara-gara adanya karaoke,” tegasnya.

Mujib Sholeh bersama PC NU beserta Banom-nya, dan PD Muhammadiyah beserta Ortom-nya serta tokoh-tokoh lintas agama meminta Pemkab Pati tidak menanggapi aduan masyarakat yang dilayangkan Gerak itu, dengan tetap mendukung dengan meminta menggusur tempat-tempat hiburan karaoke dan prostitusi tersebut. (Agus Pambudi)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar

00:00:00 / 00:00:00