Aplikasi MyPertamina Pilihan Terakhir Pemerintah Kendalikan BBM Bersubsidi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno (Dok ; Chan RRI)

KBRN, Surabaya; Tepat 01 Juli 2022 Pemerintah Pusat memberlakukan pembelian bahan bakar bersubsidi pertalite dan solar harus menggunakan aplikasi My Pertamina. Namun hingga kini masih menimbulkan pro kontra di masyarakat. Mengingat hal tersebut dinilai menyulitkan masyarakat untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hingga tak jarang banyak masyarakat yang kebingungan ketika ingin membeli BBM.

"Kita melihat bahwa adanya lonjakan yang signifikan dari penggunaan BBM ya pasca ekonomi dibuka, pasca masyarakat sudah bisa melakukan mobilitas. Nah, ini kita sudah lihat bahwa lonjakannya sangat drastis bahkan diperkirakan bahwa BBM bersubsidi akan melonjak 30% di akhir tahun ini dan sudah dimintakan tambahan subsidinya oleh pemerintah sampai akhirnya subsidi mencapai 500 triliun rupiah pada akhir Tahun 2022", ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno di Surabaya, Minggu (3/7/22).

Seusai menghadiri Rakerda PAN Surabaya Eddy Soeparno mengatakan jika pembelian bahan bakar bersubsidi hanya untuk pengendalian dan tepat sasaran tanpa merugikan masyarakat. Mengingat jika tidak dilakukan pengendalian maka pemerintah harus menggelontorkan dana mencapai 500 triliun hingga akhir 2022 mendatang yang notabene anggaran tersebut sebanding dengan membangun ibu kota negara baru.

"500 triliun itu sama saja dengan kita membangun satu ibu kota negara baru oleh karena itu diperlukan pengawasan terhadap pengendalian konsumsi BBM bersubsidi ya nah salah satunya itu adalah melalui sistem aplikasi teknologi yaitu melalui MyPertamina",ujarnya.

Sekjend DPP PAN ini juga menegaskan bila terdapat cara lain untuk melakukan pengendalian BBM bersubsidi diantaranya digitalisasi setiap SPBU serta kerjasama dengan penegak hukum. Upaya tersebut merupakan alternatif dengan kontrol fisik kendaraan sehingga dapat memilih dan memilah kendaraan yang berhak atau tidak menggunakan BBM bersubsidi.

"Memang ada cara lain yaitu digitalisasi SPBU yakni pemasangan pengawasan video (CCTV) dengan  tanda pengenal untuk plat nomor supaya mereka bisa mengetahui apakah ini mereka yang berhak memang untuk memperoleh BBM bersubsidi. Termasuk juga kita menempatkan aparat-aparat penegak hukum ya di SPBU untuk melakukan kontrol fisik secara langsung terhadap penggunaan daripada BBM itu",tegasnya.

Ia juga menegaskan bila itu merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah hanya untuk pengendalian penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Sehingga persediaan pun juga dapat terkendali."Nah, jadi itu jadi kita ada berbagai hal yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini BPH migas dan Pertamina agar pengendalian daripada BBM bersubsidi betul-betul bisa tepat sasaran",pungkasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar