Pembacaan Eksepsi Hakim Itong Minta Dikeluarkan dari Tahanan

KBRN, Surabaya : Dalam pembacaan eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukumnya melalui pembacaan eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa, Selasa (28/6). Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat minta agar dirinya segera dikeluarkan dari tahanan.

Hakim yang kini menjadi terdakwa dalam perkara dugaan suap itu menyebut jika dakwaan jaksa harus dibatalkan karena melanggar kaidah hukum tentang penyertaan.

Permintaan hakim Itong ini tertuang dan disampaikan oleh kuasa hukumnya Mulyadi melalui pembacaan eksepsi (keberatan) atas dakwaan jaksa, Selasa (28/6). Dalam eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum hakim Itong.

Mulyadi juga menyertakan berbagai alasan mengapa dakwaan kliennya harus dibatalkan, diantaranya, dalam dakwaan ia didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama atau penyertaan. Namun, dalam realitasnya terdakwa justru menjalani dakwaan sebagai terdakwa tunggal.

"Dakwaan dimaksud adalah tindak pidana delneming atau penyertaan-bersama-sama. Tetapi dalam surat dakwaan terdakwa dicantumkan sendirian sebagai terdakwa tunggal. Maka surat dakwaan terhadap terdakwa dimaksud berkualifikasi sebagai surat dakwaan yang harus dibatalkan," terangnya.

Ia menambahkan, dalam perkara ini jaksa telah dilakukan splitsing atau pemisahan berkas dakwaan yang tidak sesuai dengan pasal 142 KUHAP. Demikian pula dengan uraian surat dakwaan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Mohammad Hamdan dalam kapasitas sebagai Panitera Pengganti. 

"Padahal, sepanjang delik utamanya Pasal 12 huruf c 8 UU Tipikor, maka pelaku dan penyertanya semuanya haruslah hakim atau para hakim. Maka dalam perkara ini terjadi kesalahan penerapan pasal atau ketentuan yang dilanggar dalam surat dakwaan JPU KPK," kata Mulyadi.

Ia lantas menyebut, bahwa dalam surat dakwaan diuraikan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan saksi Mohammad Hamdan. Dalam kaedah hukum pidana seorang saksi tidak bisa dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terdakwa.

Mulyadi mengatakan, dakwaan harus di batalkan karena penyusunan dan perumusan surat dakwaan tentang tindak pidana bersama-sama, tetapi terdakwanya tunggal, adalah cara perumusan yang kontradiktif dan melanggar kaidah hukum pidana tentang penyertaan.

Ia pun melampirkan berbagai alasan mengapa dakwaan tersebut harus dibatalkan, diantaranya, dalam dakwaan ia didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama atau penyertaan. Namun, dalam realitasnya terdakwa justru menjalani dakwaan sebagai terdakwa tunggal.

"Dakwaan dimaksud adalah tindak pidana delneming atau penyertaan-bersama-sama. Tetapi dalam surat dakwaan terdakwa dicantumkan sendirian sebagai terdakwa tunggal. Maka surat dakwaan terhadap terdakwa dimaksud berkualifikasi sebagai surat dakwaan yang harus dibatalkan," tegasnya.

Ia menambahkan, dalam perkara ini jaksa telah dilakukan splitsing atau pemisahan berkas dakwaan yang tidak sesuai dengan pasal 142 KUHAP. Demikian pula dengan uraian surat dakwaan bahwa Terdakwa melanggar Pasal 12 huruf c UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yaitu bersama-sama dengan terdakwa Mohammad Hamdan dalam kapasitas sebagai Panitera Pengganti. 

"Padahal, sepanjang delik utamanya Pasal 12 huruf c 8 UU Tipikor, maka pelaku dan penyertanya semuanya haruslah hakim atau para hakim. Maka dalam perkara ini terjadi kesalahan penerapan pasal atau ketentuan yang dilanggar dalam surat dakwaan JPU KPK," tambahnya.

Ia lantas menyebut, bahwa dalam surat dakwaan diuraikan bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama dengan saksi Mohammad Hamdan. Dalam kaedah hukum pidana seorang saksi tidak bisa dinyatakan bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terdakwa.

"Sebab jika saksi melakukan tindak pidana, maka ia bukan hanya saksi tapi juga terdakwa. Penyusunan surat dakwaan seperti itu juga kontradiktif, dimana saksi Hamdan adalah saksi mahkota yang juga terdakwa," ungkapnya.

Secara hukum, tambahnya, penggunaan saksi mahkota adalah dilarang karena melanggar asas hukum non self incrimination sebagaimana termuat dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR (International Coverant Or Civil And Political Right) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang- undang Nomor : 12 Tahun 2005.

Sehingga, teknik pemisahan perkara dalam perkara delneming dan penggunaan saksi mahkota adalah adanya perkara yang kurang bukti. Maka sesuai Asas hukum, jika suatu perkara tidak cukup bukti maka ditingkat penyidikan maupun ditingkat Penuntut Umum, perkara tersebut harus dihentikan. 

"Bukannya dipaksakan dengan merekayasa hukum sehingga mencederai rasa keadilan," tegasnya.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar