Tersangka Korupsi BPNT Dinsos Kota Kediri Dituntut 8 Tahun Penjara

Tersangka Korupsi BPNT Dinsos Kota Kediri Dituntut 8 Tahun Penjara. (Foto: istimewa)

KBRN, Kediri: Tersangka kasus korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lingkup Dinas Sosial Kota Kediri, atas nama TKP dituntut hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp 250 juta.

Tuntutan ini disampaikan dalam sidang pembacaan tuntutan perkara tindak pidana korupsi BPNT Kota Kediri Tahun 2020 dan 2021, bertempat di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (11/8/2022).

Kepala Kejari Kota Kediri, melalui Kasi Intelijen Kejari Kota Kediri, Harry Rachmat, S.H., M.H menyatakan, pihak jaksa telah membacakan Surat Tuntutan (Requisitore) terhadap terdakwa  TKP dan  SRD dalam perkara tindak pidana korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kota Kediri tahun 2020 dan 2021.

"Pada sidang ini ada sejumlah amar tuntutan," kata Harry Rachmat.

Harry merinci, antara lain terhadap terdakwa TKP pasal yang terbukti yakni Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Pidana Penjara selama 8 (Delapan) Tahun untuk Terdakwa TKP dengan Denda sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila Denda tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (Enam) Bulan. Lalu, membayar uang pengganti sebesar Rp 618.223.750, apabila tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita untuk kepentingan pembayaran uang pengganti.

"Dokumen- dokumen tetap terlampir dalam Berkas PerkaraBarang bukti berupa 3 (tiga) unit Handphone, 3 (tiga) unit Sepeda, 2 (dua) unit Sepeda Motor dirampas untuk Negara, dan Uang Tunai yang telah disita oleh JPU sebesar Rp 381.950.000 (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk disetorkan ke kas negara," katanya.  

Lalu, tambah Harry, terhadap terdakwa SRD, adapun pasal yang terbukti yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Tersangka kedua ini dituntut Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), apabila Denda tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (Empat) Bulan.Membayar uang pengganti sebesar Rp. 317.436.875 apabila tidak dibayar dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita untuk kepentingan pembayaran uang pengganti.

"Kemudian dokumen tetap terlampir dalam Berkas Perkara Uang tunai sebesar Rp 182.650.000 (seratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas, untuk disetor ke Kas Negara," katanya.

Sidang akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 atas nama Terdakwa TKP dan terdakwa SRD dengan Agenda Pembacaan Pledoi.(ac)

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar