Tujuh Rekomendasi Agenda Bali Mengajak Berpikir Resiliensi

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto saat jumpa pers usai penutupan acara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) ketujuh tahun 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (27/5/2022). (Foto: Media Center GPDRR)

KBRN, Badung: Tujuh Rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi menjadi hasil dari rangkaian pertemuan acara Platform Global untuk Pengurangan Risiko Bencana (GPDRR) ketujuh tahun 2022 yang disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam acara penutupan GPDRR di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (27/5/2022). 

"Rekomendasi utama yang dihasilkan adalah penerapan pendekatan think resilliency (berpikir resiliensi) semua bentuk investasi dan pengambilan keputusan, mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pentahelix," ujar Kepala BNPB Suharyanto pada acara penutupan. 

Rekomendasi pertama, pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian agenda 2030. 

GPDRR 2022 menyerukan transformasi mekanisme tata kelola risiko untuk memastikan pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, sistem, skala, dan batas. 

Kedua, hanya dengan perubahan sistemik, semua pihak baru dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi dalam pengurangan risiko bencana. 

"Strategi pembiayaan pengurangan risiko bencana dapat mengarahkan dan memprioritaskan investasi dan harus dimasukkan dalam kerangka pembiayaan nasional yang terintegrasi," kata Suharyanto. 

Ketiga, Platform Global diselenggarakan antara COP 26 dan COP 27, mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasi, yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian bencana, dan mengancam pencapaian agenda 2030. Platform Global meminta para pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat di Glasgow, untuk secara drastis meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi. 

Ia melanjutkan, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana, sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat iklim, seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim. 

Keempat, bencana memberikan dampak berbeda kepada setiap orang. Hal ini berarti menyerukan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM untuk memasukkan semua pihak, sesuai dengan prinsip, "tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita." 

Dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko, investasi pada generasi muda dan profesional muda harus ditingkatkan, untuk merangsang inovasi dan solusi kreatif. Ini termasuk juga komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi. 

Kelima, Platform Global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Respons terhadap seruan tersebut harus mempertimbangkan rantai nilai peringatan dini yang berpusat pada masyarakat secara menyeluruh, dari ujung ke ujung, mulai dari penilaian risiko hingga infrastruktur dan menjangkau tujuan akhir. 

"Pengembangan sistem peringatan dini multi bahaya harus melibatkan masyarakat yang paling berisiko dengan kapasitas kelembagaan, keuangan dan sumber daya yang memadai untuk melakukan aksi berdasarkan peringatan dini, ketersediaan dan kualitas data yang lebih baik, sumber daya keuangan, tata kelola yang efektif, dan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para  pemangku kepentingan akan memperkuat sistem peringatan dini multibahaya, khususnya di negara-negara tertinggal, negara berkembang pulau kecil dan wilayah Afrika," kata Suharyanto. 

Keenam, potensi pembelajaran transformatif dari pandemi COVID-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup. Pendekatan saat ini untuk pemulihan dan rekonstruksi tidak cukup efektif dalam melindungi hasil pembangunan maupun dalam membangun kembali dengan lebih baik, lebih hijau dan lebih adil. 

Suharyanto mengatakan ada kebutuhan untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif, dengan kolaborasi multipemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama dan semangat kesukarelaan, khususnya untuk mengatasi ketidakadilan 

Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis, termasuk tinjauan kemajuan terhadap semua target Kerangka Sendai dan negara-negara anggota akan membantu menarik rekomendasi yang jelas untuk Midterm Review Kerangka Sendai. 

"Platform Global menyerukan kepada semua negara anggota, organisasi regional, dan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam Midterm Review Kerangka Sendai ini untuk memahami dengan jelas tantangan, hambatan implementasi, dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan pada 2030," katanya menutup laporan rekomendasi.

Reaksi anda terhadap berita ini :

Komentar